Setkab Gelar Rakor Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Sidang Kabinet

Waseskab Bistok Simbolon memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Pemerintah, di Hotel Novotel, Bogor, Minggu (25/10) malam

Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Sekretariat Kabinet (Setkab) menggelar Rapat Koordinasi Mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Sidang Kabinet, Rapat, dan Pertemuan yang Dipimpin Presiden, di Hotel Novotel, Bogor, Jabar, Minggu (25/10) hingga Selasa (27/10) mendatang.

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mewakili Seskab Pramono Anung Wibowo dalam sambutannya saat membuka  acara tersebut di Istana Kepresidenan, Bogor, Minggu (25/10) malam menyampaikan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan spend of control dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini menuntut setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Dia mengharapkan agar koordinasi antar lembaga dan kementerian bisa efisien, konsep e-goverment dapat diterapkan. Karena itu diharapkan agar koordinasi antar lembaga dan kementerian bisa efisien, konsep e-goverment dapat diterapkan.

“Kita belum punya e- goverment, walau dari dahulu sudah digagas namun hingga saat ini belum terwujud. Ada beberapa kementerian yang berusaha membangun e-goverment tapi belum,” kata Waseskab.

Dalam kesempatan itu Waseskab Bistok Simbolon juga mneyinggung mengenai upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja dalam lingkungan pemerintahan, di antaranya dalam rapat kabinet setiap kementerian atau lembaga terkait sudah memiliki pilihan atas kebijakan yang kelak diambil, kususnya tentang pelaksanaan instruksi presiden, dan pengangkatan pejabat eselon satu baik yang di pusat maupun di daerah.

Rapat Koordinasi  itu diikuti oleh Sekretaris Menko Polhukam, Para sekretaris jenderal dan sekretaris menteri, serta para Sekretaris Daerah dari seluruh Indonesia. Sementara pada saat pembukaan pada Minggu (25/10) malam tampak hadir para Deputi dan para Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet. (FID/OZI/ES)