Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, 17 November 2021

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu para Menteri,
Pada Sidang Kabinet Paripurna hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian kita bersama.

Yang pertama, bidang kesehatan, agar kita semuanya fokus kepada penurunan kasus harian dan kasus aktif. Kita tahu kasus aktif kita sudah berada di bawah 9 ribu dan juga penambahan kasus di angka-angka antara 300-400 kasus hariannya. Dan lebih fokus lagi agar dilihat provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota yang mengalami kenaikan, meskipun sedikit, agar diberikan perhatian. Karena kita tahu sekarang di Amerika Serikat kasus harian sudah naik lagi ke angka 70 ribu, Inggris sudah 39 ribu, Rusia 38 ribu, Jerman 30 ribu. Ini harus menjadi kewaspadaan kita agar kejadian ini tidak masuk ke negara kita.

Sehingga sekali lagi, provinsi-provinsi yang naik meskipun hanya sedikit, betul-betul diberi peringatan dan diberi bantuan agar di-backup, agar kasusnya bisa turun kembali. Kabupaten dan kota juga sama, dilihat secara detail karena kita datanya komplet semuanya, agar juga diberikan bantuan untuk menekan agar kasusnya menjadi lebih turun.

Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, saya minta ini agar, sudah bulan November sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD-APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita.

Kita lihat misalnya realisasi Dana Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA. Kemudian program Padat Karya baru mencapai 67 persen. Dukungan untuk UMKM dan Korporasi baru mencapai 60 persen.

Yang kedua, ini juga masih di bidang ekonomi, yang berkaitan dengan risiko-risiko global agar semuanya diwaspadai. Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, juga yang berkaitan dengan inflasi global, dampaknya akan seperti apa, semuanya dihitung, semuanya harus kita kalkulasi, di mana yang harus kita antisipasi.

Waspadai juga terjadinya fenomena siklus commodity supercycle, karena kita tahu saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi, ini umumnya berlangsung, biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor.

Kemudian yang ketiga, juga waspadai tantangan kita di tahun 2022, yakni potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia karena pandemi global yang belum selesai-selesai. Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi. Perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Yang belanja-belanja rutinitas, yang belanja-belanja yang tidak perlu, segera hilangkan, geser ke belanja-belanja yang produktif.

Dan pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu.

Kemudian yang keempat, investasi segera didorong untuk direalisasikan. Komitmen investasi banyak, tapi kadang-kadang kalau enggak dikawal, kalau enggak diikuti, kalau enggak dimonitor, komitmen-komitmen itu lama direalisasikannya. Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita. Artinya memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede.

Dan pertemuan saya dengan Syekh Mohamad bin Zayed dengan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya 44,6 miliar Dolar AS ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas komitmen investasi sebesar 44,6 miliar Dolar AS tadi.

Kemudian juga komitmen investasi sebesar 9,29 miliar Dolar AS juga dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau atas pertemuan kita dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris juga agar dikawal dan ditindaklanjuti. Ini juga bukan angka yang kecil, angka yang 44 (miliar) tadi gede, angka yang 9 (miliar) ini juga gede. Semuanya harus dikawal dan segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di kita, semuanya, Menko (Maritim dan) Investasi, Menteri Investasi, Menteri BUMN, yang terkait dengan ini semuanya betul-betul harus berkonsentrasi agar Menko Perekonomian, agar semuanya yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul menetas dan bisa direalisasikan.

Kemudian yang terakhir, mengenai pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi ke renewable energy (energi baru terbarukan) betul-betul harus menjadi komitmen kita bersama. Dan harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower, ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.