Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 3 Juli 2023 

Pengantar Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023, 3 Juli 2023

Bismillahirahmanirahim.

Assalamua’laikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden,
Para Menko, Bapak-Ibu sekalian peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,

Sidang Kabinet Paripurna pada pagi hari ini akan dibahas mengenai laporan semester I pelaksanaan APBN Tahun 2023. Dan, kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi bertahan relatif tinggi di atas 5 persen dan selama enam kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh di atas 5 persen. Bank Dunia per Juli 2023, kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi.

Meski demikian, situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil, pertama. Kemudian, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lemah, kelihatan ekspor kita juga menurun. Kemudian, berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat. IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen.

Dan juga, kenaikan tingkat suku bunga global, ini hati-hati. Inflasi global juga masih relatif tinggi. Kemudian, kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi yang mix: ada yang tumbuh positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati.

Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis, utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat.

Yang kedua, antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu. Sampai saat ini, tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan, pendapatan negara di semester I masih baik. Kalau kita lihat, penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan PNBP [Pendapatan Negara Bukan Pajak] juga terpengaruh, karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu, kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin.

Kemudian yang ketiga, pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester II. Apa yang harus kita lakukan? Dongkrak konsumsi rumah tangga. Setelah tahu semuanya apa yang harus dilakukan, stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan. Itu penting sekali. Terus jaga inflasi di daerah, dan pastikan capaian investasi sesuai target. Ini kunci. Kemudian untuk pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan, jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan. Ini juga sangat penting.

Yang keempat, maksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023. Prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Pastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat. Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya.

Dan yang paling penting, ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 [triliun]. Sedangkan, kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun (T).

Kenapa saya sampaikan ini? Ini nanti pasti akan berdampak pada pemeliharaan, pada peralatan, pasti itu. Dan kelihatan ini, pemeliharaan di PU Rp14, 9 T, pemeliharaan di PU, artinya pemeliharaan jalan pemeliharaan irigasi Rp14,9 T. Sedangkan, pemeliharaan di kementerian/lembaga yang tadi saya sampaikan Rp21,5 T, langsung kelihatan. Ini hati-hati, jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal enggak apa-apa, kalau manfaatnya enggak maksimal kemudian biaya pemeliharaannya bisa naik sampai Rp21,5 T, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat.

Kemudian yang kelima, antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino. Meskipun riil, kita sudah membangun ribuan, lebih dari lima ribu, embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus, urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul-betul harus dikelola dengan baik. Dan juga, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Yang terakhir, tetap jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik. Dan, kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya.

Demikian pengantar dari saya. Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh