Sidang Kabinet Paripurna Pertama, Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Persatuan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan dan efisiensi dalam mengelola anggaran. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024) sore.
Presiden menyampaikan beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, penguatan pendidikan, dan penegakan hukum.
“Persatuan ini artinya kita bisa sepakati mana kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita,” ujar Presiden.
Pernyataan ini menegaskan komitmennya terhadap persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Ia menekankan bahwa pemimpin harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia sebagai tujuan utama.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan tentang pentingnya efisiensi dalam bekerja, terutama dalam mengelola anggaran.
“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, mohon dikurangi,” pungkasnya.
Terkait hal tersebut, ia bahkan memberikan kewenangan kepada menterinya untuk mengganti pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya mengenai swasembada pangan dan energi untuk menghadapi tantangan global.
“Swasembada pangan itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan risiko geopolitik yang dapat memengaruhi ketahanan pangan Indonesia.
Presiden juga mengajak kepada seluruh jajaran kabinet untuk bekerja keras dan fokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan program penegakan hukum yang tegas. (ECH/ABD)
