Sikapi ‘Travel Warning’, Mendagri Minta Gubernur Aktifkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 9 Januari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 123.617 Kali
Para Gubernur se Indonesia bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu

Para Gubernur se Indonesia bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu

Menyikapi munculnya peringatan perjalanan (travel warning) yang baru saja disampaikan oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah meminta para Gubernur di seluruh tanah air untuk mengaktifkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Berkoordinasi dan mengadakan rapat rutin dengan Forkopimda dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi,” pinta Mendagri dalam Surat Edaran (SE) bernomor 300/111/SJ tertanggal 8 Januari 2014.

Melalui Surat Edaran itu, Mendagri para gubernur untuk mencermati setiap gelagat, dinamika, dan gerakan yang tidak terduga, yang dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selain itu, para gubernur juga diimbau untuk mencermati berbagai pendapat dan opini yang berkembang, yang tidak menguntungkan dan mengganggu stabilitas daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Para gubernur wajib menyampaikan segala perkembangan situasi kepada bupati/wali kota di wilayah masing-masing dan melaporkan ke Mendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) secara berkala,” kata Mendagri melalui Surat Edarannya itu.

Mengutip pernyataan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui, Mendagri mengatakan, bahwa seluruh aparat keamanan, baik Kepolisian Daerah di Jawa Timur, maupun Pangdam Brawijaya, telah melakukan tugasnya secara responsif dan dan proporsional.

“Situasi Jawa Timur dan Surabaya tetap terkendali,” jelas Mendagri.

Surabaya

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang dimuat di laman resminya, Sabtu (3/1), Kedubes AS di Jakarta merekomendasikan peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian saat mengunjungi fasilitas-fasilitas yang selama ini menjadi tempat berkunjungnya warga Amerika Serikat (AS) di Surabaya.

Pihak kedutaan juga menyarankan semua warga negara Amerika Serikat yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya untuk melakukan penyetelan terhadap telepon genggam mereka. Tujuannya, agar mereka mendapatkan peringatan dini soal ancaman keamanan yang disediakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Sementara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, (DFAT) meminta warga Australia untuk meningkat kewaspadaan di Indonesia, terutama di Bali, menyusul ancaman serangan teroris yang meningkat.

DFAT juga memperingatkan bahwa petugas imigrasi Indonesia kemungkinan tidak akan memperbolehkan masuk warga Australia yang memiliki catatan kriminal.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, sejauh ini belum ada laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian mengenai ancaman terorisme di Indonesia. Meski demikian, Menko meminta masyarakat dan aparat untuk lebih waspada.

“Belum ada laporan dari BIN, polisi juga tidak melaporkan hal demikian. Artinya bukan berarti kita menafikan tidak ada, tapi harus lebih waspada, saya minta ke Polri, BIN, TNI, lebih waspada,” kata Tedjo, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1). (Humas Kemendagri/ES)

Berita Terbaru