Singgung Dana Abadi Pendidikan, Presiden Jokowi Minta Belanja Pertanian Untuk Kembangkan Hortikultura
Presiden memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Menko Polhukam, Wiranto, sebelum pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (4/4). (Foto: Humas/Rahmat)
Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Pagu Indikatif RAPBN 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan Undang-Undang (UU) dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan. Namun Presiden menegaskan, agar kualitas penggunaan dana anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan itu terus bisa ditingkatkan.
Untuk memanfaatkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan secara terencana dan tepat guna, maka Presiden meminta agar dana yang banyak sekali itu penggunaannya tidak terlalu rutinitas.
Saya minta dibentuk dana abadi pendidikan pada Menteri Keuangan. Jangan semuanya dihabiskan, dihabiskan, dihabiskan, tapi tidak tepat guna. Sekarang sisihkan untuk dana abadi, sehingga kita akan memiliki dana pendidikan yang besar, pinta Presiden Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini adalah dana investasi jangka panjang untuk anak cucu kita.
Presiden meminta agar pembentukan dana abadi pendidikan itu harus dimulai. Dana abadi pendidikan itu, lanjut Presiden, nantinya bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang.
Ini perkiraan Bu Menteri (Keuangan) berapa kemarin? Sampai Rp400 triliun, tahun berapa itu? Kemarin sudah kita hitung-hitung 2030 kita akan mempunyai dana abadi pendidikan kurang lebih Rp400 triliun. Sudah, diam, dipakai untuk pendidikan terutama pendidikan S2, S3 di luar, pinta Presiden.
Sementara yang berkaitan dengan subsidi, Presiden Jokowi menekankan, agar alokasinya betul-betul menyasar dan tepat sasaran. Efisen dan tepat sasaran. Presiden menekankan, subsidi ini harus betul-betul sampai pada 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah, jangan luput lagi.
Entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas, elpiji, dan subsidi-subsidi yang lain seperti subsidi pupuk, subsidi benih. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain, apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah atas, enggak. Subsidi untuk yang 40% lapisan masyarakat ekonomi ke bawah, tegas Presiden.
Adapun Program Keluarga Harapan (PKH), yang menurut Presiden, salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan, harus ada pendampingan, ada yang mengawal di situ.
Presiden meminta juga agar ditingkatkan sasarannya, dari 6.000.000 menjadi 10.000.000 keluarga. Artinya, di sini akan ada tambahan anggaran. Sekali lagi, ditingkatkan sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga, pinta Presiden.
Untuk belanja pertanian, Presiden Jokowi meminta agar lebih diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura, untuk mengembangkan tanaman hortikultura.
Bukan padi, padinya saya kira sudah mulai rampung, harus mulai dibelokkan ke tempat yang lain. Padinya kelihatannya tahun ini sudah selesai lah, karena kelihatan peningkatan produksinya, dan itu terlihat stok di Bulog, terang Presiden seraya menambahkan, sampai Senin (3/4) malam, stok di Bulog sudah sampai ke dua juta, yang biasanya bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu biasanya stok kita paling rendah. Tapi, saat ini menjelang panen raya, justru stoknya malah sangat banyak.
Presiden kembali menegaskan, agar anggaran pertanian diarahkan mengembangkan tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua untuk belanja irigasi. Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah yang ada. Jangan sampai irigasinya ada, sawahnya enggak ada.
Ini bukan saya ngomong seperti ini bukan enggak ada data, ya banyak seperti itu. Irigasinya ada, tapi sawahnya enggak ada. Bendungannya ada sudah bertahun-tahun, tapi jaringan irigasi nya enggak ada. Yang aneh-aneh seperti ini banyak di lapangan, ungkap Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Rymizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Selain itu hadir juga Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PANRB Asman Abnur, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(GUN/FID/RAH/ES)
