Soal Cuitan Presiden, Seskab: Itu ‘Warning’, Supaya Tidak Dilakukan Siapapun

Seskab diwawancarai wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas Kamis Sore (21/2) di Kantor Presiden, Jakarta (Foto:Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta, siapapun yang mencatut namanya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), lalu minta jabatan/proyek agar diabaikan saja merupakan warning supaya tidak dilakukan siapapun.

“Yang jelas presiden sudah memberikan warning secara terbuka, dan saya mengamplifikasi dari  warning tersebut supaya tidak dilakukan oleh siapapun,” kata Pramono kepada wartawan saat dimintakan penjelasan terkait pernyataan Presiden di media sosial Twitter usai menghadiri Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Kamis (21/1) petang.

Menurut Seskab, Presiden telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada para pembantu presiden dan siapapun untuk membangun tradisi baru. Dalam hal ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, dan tidak ada orang yang bisa mengatasnamakan presiden, termasuk bahkan keluarga presiden sendiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.

“Presiden berkeinginan betul-betul bahwa pemerintahan bersih itu bisa diwujudkan. Sehingga dengan demikian, twitter (cuitan, red) tadi pagi, kebetulan kita mendiskusikan hal tersebut bermakna, bahwa Presiden betul-betul tidak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden, kewenangan presiden, wibawa presiden, kekuasan presiden untuk kepentingan pribadi siapapun itu,” jelas Pramono.

Seskab menegaskan pernyataan presiden tersebut tidak tiba-tiba. Ia menjelaskan, Presiden Jokowi tidak ingin atas nama tersebut dilakukan. Karena itu, presiden  meminta kepada para pembantu terdekatnya yang sehari-hari berada di dalam lingkaran Istana jika hal tersebut terjadi untuk dilaporkan kepada presiden.

“Yang jelas Presiden kan mata telinganya banyak. Presiden punya Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), presiden punya BIN (Badan Intelijen Negara), presiden punya BAIS (Badan Intelijen Strategis), presiden punya Polri, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), yang semuanya pada punya alat kan, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga punya alat. Ya tentunya pasti ada yang lapor kepada presiden mengenai hal tersebut,” jelas Pramono.

Dengan pola tradisi baru berkaitan dengan proses tender yang dimulai pada awal tahun bukan pada bulan April atau Mei ini, lanjut Seskab, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Sebelum hal itu terjadi, maka siapapun yang mengatasnamakan presiden, presiden sudah menyampaikan bahwa itu betul-betul tidak berlaku, dan orang jangan kemudian terpancing ataupun mengikuti pencatutan nama tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah bersih harus dipraktikkan. Tidak hanya slogan, juga bukan hanya ucapan tapi perbuatan.

Melalui akun twitter-nya @jokowi yang diunggahnya Rabu (21/1) kemarin, Presiden Jokowi meminta, siapapun yang mencatut namanya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), lalu minta jabatan/proyek agar diabaikan saja. “Pemerintahan bersih harus dipraktikkan,” tegasnya.

Sementara dalam fan page facebook-nya, Presiden Jokowi mengemukakan, sudah banyak laporan yang masuk (yang mencatut namanya lalu meminta proyek atau jabatan).

“Saya ingatkan untuk yang satu ini tidak main-main,” tegas Presiden Jokowi. (FID/ES)