Soal Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi: Jangan Dipikir Presiden Nggak Berani
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Harlah PMII, di Masjid Al Akbar, Surabaya, Jumat (17/4) malam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan sikapnya soal pemberatasan narkotika dan obat-obatan (Narkob). Saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Masjid Al Akbar, Surabaya, Jumat (17/4) malam, Presiden menegaskan, bahwa Indonesia sudah darurat narkoba, dan harus kita perangi.
Saya perlu menyampaikan di Indonesia sekarang ini mati karena narkoba sehari 5 orang. Kalau setahun 18 ribu. Ada 1,2 juta yang sudah tidak bisa direhabilitasi. Itu tinggal menunggu. 4,5 juta itu sudah direhabilitasi. Ini angka yang sangat besar sekali, kata Preside Jokowi.
Soal pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua terpidana narkoba yang belum juga dilaksanakan meski mereka kini sudah dikumpulkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan, Presiden Jokowi mengatakan, ada proses hukum yang harus dilalui dengan cermat. Dan itu yang memutuskan adalah Kejaksaan Agung.
Saya sudah tidak ikut ikut. Wilayahnya ya disana. Wilayah saya hanya grasi ditolak Presiden, hanya itu, terang Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui menerima banyak tekanan terkait pelaksanaan eksekusi terpidana mati narkoba itu, terutama dari internasioal, dari negara lain.
Kiri atas bawah, ya betul memang, bener dan memang betul. Tiap hari saya ditelpon, benar. Saya ngomong apa adanya. Dari Kepala Negara, dari Presiden, dari Perdana Menteri, dari Raja yang warga negaranya ada di sini, yang akan dieksekusi. Surat dari Human Rights, dari Amnesti, jelas Jokowi.
Tetapi Kepala Negara menegaskan, ini adalah kedaulatan negara kita. Ini adalah kedaulatan hukum kita. Selalu saya sampaikan kepada mereka kalau pas telpon. Tetapi saat ini ada prosesnya. Jangan dipikir presidennya nggak berani, ujar Kepala Negara.
Peringatan Harlah PMII yang digelar secara lesehan itu juga dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menpora Imam Nahrawi, Mensesneg Pratikno, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (Humas Setkab/EN/ES)
