Soal Ekspor Benih Lobster, Presiden Jokowi: Yang Penting Nelayan Mendapatkan Manfaat
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan beroperasinya Seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Balikpapan, Selasa (17/12) siang. (Foto: Humas/Agung)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait polemik kebijakan untuk membuka kembali ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menurut Presiden, yang terpenting adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat namun lingkungan tidak rusak karena ekspor tersebut.
“Yang paling penting itu, nilai tambah ada di dalam negeri. Ekspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12) siang.
Presiden mengingatkan, selain memperhatikan nilai ekonomi persoalan lingkungan juga harus diperhatikan dalam merencanakan ekspor benih lobster tersebut. Keseimbangan antara dua hal tersebut sangat penting.
“Bukan hanya bilang jangan (ekspor), ndak, mestinya keseimbangan itu yang diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor itu juga enggak benar,” tegas Presiden.
Presiden meyakini, para pakar tentu mengetahui cara untuk tetap menjaga lingkungan, agar benih lobster tidak diselundupkan, tidak diekspor awur-awuran, namun tetap memberikan manfaat bagi nelayan dan nilai tambah bagi negara Indonesia.
Aliran Dana Rp900 Miliar
Sebelum ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.
“Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp300 miliar hingga Rp900 miliar,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019, di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).
Penyelundupan lobster ke luar negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor.
“Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy di Yogyakarta, Minggu (16/12).
Ia menjelaskan, rencana untuk membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai keekonomian di masyarakat. (UN/MAY/ES)
