Soal Freeport, Presiden Jokowi: Kalau Sulit Diajak Berunding, Pemerintah Akan Bersikap
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meluncurkan BPNT, di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2). (Foto: Humas/Oji)
Terkait dengan rencana PT. Freeport Indonesia yang bersikukuh melaksanakan kontrak karya dan akan membawa kasus tersebut ke Arbitrase, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win-win.
“Kita ingin itu, karena itu urusan bisnis, jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2) pagi.
Namun Presiden menegaskan, kalau memang Freeport sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, maka pemerintah akan bersikap.
Tidak diperpanjang maksudnya, Pak? “Ya, nanti dilihat. Ini kan masih menteri, masih berproses, berunding dengan Freeport. Intinya itu saja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Presiden Jokowi.
Tapi sekarang ini, lanjut Presiden Jokowi, biarlah menteri dulu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah memberikan izin kepada PT. Freeport untuk menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang. Namun PT Freeport Indonesia bersikukuh pada Kontrak Karya, dan akan mengajukan masalah ini ke Arbitrase Internasional. (DNA/OJI/ES)
