Soal Integrasi Kereta Bandara, Presiden Jokowi: Ini Satu-Satu Diselesaikan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 2 Januari 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 13.735 Kali
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjajal kereta bandara, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (2/1) siang.(Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjajal kereta bandara, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (2/1) siang.(Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, konsep makro pembangunan Kereta Bandara Soekarno Hatta adalah terintegrasi semuanya. Jadi, ada busway, kereta ringan atau light rail transit (LRT), kereta cepat massal atau mass rapid transit (MRT), kereta bandara, ke depannya juga ada kereta cepat.

“Semuanya memang di dalam desainnya terintegrasi. Kalau sudah selesai. Ya ini kan satu-satu diselesaikan. Kereta bandara dulu rampung,  nanti  LRT 2019 selesai, MRT yang dari selatan ke utara rampung, ini satu-satu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjajal Kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (2/1) siang.

Kepala Negara menegaskan, bahwa transportasi massal, transportasi umum yang nyaman, aman, tepat waktu memang harus untuk Jabodetabek, karena kemacetan setiap tahun menghabiskan anggaran Rp67 triliun.

Mengenai Kereta Bandara Soekarno Hatta sendiri, Presiden Jokowi menilai keretanya bagus, nyaman, yang paling penting tepat waktu, 55 menit sampai.

Soal pembayaran nontunai, Presiden mengingatkan, harus dimulai baik pakai kartu kredit, baik pakai e-money, semuanya ke depan. “Meskipun masih ada disediakan ada counter untuk pembeli prepaid-nya. Ini enggak apa-apa, tapi suatu saat semuanya harus pakai,” ujarnya.

Adapun tentang tarif yang kini sebesar Rp70.000 sekali jalan, menurut Presiden Jokowi, ini masih dihitung. Presiden berharap angka Rp70.000 itu bisa dipertahankan.

“Tapi masih dihitung semuanya karena kita ini kan bukan hanya urusan membangun kereta ke bandara tetapi juga kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi supaya mau menggunakan transportasi massal kita. Bisa saja nanti subsidi dari pemerintah Provinsi DKI, kenapa tidak,” tukas Presiden Jokowi. (FID/JAY/ES)

Berita Terbaru