Soal Jiwasraya, Menteri BUMN: Sinergi dengan Kemenkeu, Prioritas Penyelesaian Nasabah
Menteri BUMN menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1). (Foto: Humas/ Dhandi)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah.
“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu udah ada cashflow Rp1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, dimana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic dimana angkanya 1-3 triliun,” ujar Erick menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1).
Pembentukan holding itu, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan itu kan bisa sampai 8 triliun. Ia juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp2 triliunan sampai Rp3 triliun.
“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow–nya akan terjamin, gitu,” ujar Erick.
Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN sampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.
“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa me–merger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kan untuk menjual atau misalnya penyuntikan,” tambah Erick.
Untuk pertemuan dengan DPR pada tanggal 20 Januari, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparans, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah.
Soal Asabri
Mengenai Asabri, menurut Menteri BUMN, konsepnya lebih asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan.
“Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa untuk membentuk Good Corporate Government di Kementerian BUMN syaratnya adalah leader yang memiliki akhlak, loyalitas, dan teamwork.
“Jadi menurut saya… ya ini proses yang akan terus saya rasa berlanjut ya. Untuk semua pimpinan-pimpinan yang tidak menerapkan ini, ya akan terkena, pasti. Apakah itu dicopot, tetapi kalau yang kasusnya hukum, akan terproses,” tegas Menteri BUMN.
Tetapi di lain pihak, sambung Erick, kalau melihat respons luar biasa kepada Indonesia kemarin, dari Abu Dhabi dan United Arab Emirates, untuk menanamkan uang sampai Rp300 trilun.
“Jadi kepercayaan ke Indonesianya tetap ada. Nah yang menarik, di dalam komponen itu juga banyak yang namanya perusahaan BUMN. Pertamina dengan ADNOC refinery, Pertamina dengan Mubadala refinery, bahkan PLN sama Masdar bisa yang namanya tenaga listrik surya, ya kan. Jadi tidak lagi pakai fosil, jadi surya,” jelas Erick.
Di akhir wawancara, Erick menyampaikan bahwa likuditas Asabri aman dan terjamin karena cash flow–nya sebenarnya asetnya semua masih bagus. (IFR/EN)
