Soal Kedatangan 10 Juta Warga Tiongkok, Presiden Jokowi: Itu Turis, Bukan Pekerja

Presiden Jokowi saat berbicara pada Sosialisasi Tax Amnesty periode kedua, di Platinum Hotel, Balikpapan, Kaltim, Senin (2/12) sore. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan isu seputar kedatangan 10 juta warga Tiongkok. Saat menghadiri Sosialisasi Program Tax Amnesty periode kedua, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (5/12) sore, Presiden menyampaikan,dirinya telah menandatangani kesepahaman dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendatangkan 10 juta wisatawan asal negara tersebut hingga 2019 mendatang.

“Jadi 10 juta yang datang ke Indonesia itu turis, bukan pekerja. Ini harus digarisbawahi, karena isu di media sosial diplesetkan,” kata Presiden Jokowi dalam acara yang dihadiri ratusan pengusaha se Kalimantan itu.

Diakui oleh Presiden Jokowi, memang ada pekerja asal RRT di Indonesia, namun jumlahnya hanya 14 ribu. Sementara yang 10 juta sebagaimana dimaksudkannya, tegas Presiden, itu adalah turis.

Presiden menjelaskan, setiap tahun ada 150 juta turis yang keluar dari Tiongkok. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya diambil oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Sementara Indonesia yang memiliki keindahan alam, memiliki budaya, potensi di bidang pariwisata secara keseluruhan hanya bisa mendatangkan 9 juta per tahunnya. Jauh di bawah Thailand yang bisa mendatangkan 29,8 juta turis, atau Malaysia sebanyak 24 juta turis.

“Inilah yang ingin kita genjot agar turis datang sebanyak-banyaknya ke negara kita,” ujar Presiden.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah bertekad akan mengembangkan 10 destinasi wisata baru, baik yang ada di Danau Toba, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Pulau Komodo, Pulau Seribu, maupun Borobudur.

“Kita fokus dan serius mengerjakan ini agar turis-turis masuk negara kita. Kita akan mendapat devisa yang sangat besar,” tutur Presiden.

Namun Presiden mengingatkan, kalau kita tidak siap, infrastruktur tidak siap, kemasan produk wisata kita, ya mereka kecewa dan tidak akan kembali lagi.

“Kita juga harus berani ambil tapi kan persiapan kita juga harus ada.  Bagaimana bandara, jalan sekitar destinasi wisata itu,” ungkap Presiden.

Presiden menunjuk contoh di Manado, Sulawesi Utara, yang dalam sebulan sudah kedatangan kurang lebih 1.000. Biasanya setahun 12.000, sekarang sebulan meloncat 12.000. “Itu sudah bingung mempersiapkan hotel, rumah makan,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan,kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur di tanah air dalam 5 tahun dari 2014-2019 adalah Rp 4.900 triliun. Sementara APBN hanya bisa menyediakan kurang lebih 1.500 triliun.

“Kekurangannya dari mana? Dari dunia usaha, dari masyarakat,” ujar Presiden, seraya mengingatkan itulah pentingnya program pengampunan pajak atau tax amnesty, pentingnya uang repatriasi di luar negeri dibawa masuk ke tanah air.

Tampak hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. (GUN/RMI/DNS/ES)