Soal Menteri Penghubung, Seskab Tegaskan Tidak ‘Overlapping’ Dengan Menlu

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 November 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 23.463 Kali
Seskab Pramono Anung menjawab wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR, di DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11) malam

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR, di DPR RI, Jakarta, Selasa (24/11) malam (Foto: Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemberian tugas tambahan kepada sejumlah menteri oleh Presiden untuk menjadi penghubung antar negara tidak akan mengakibatkan tumpang tindih atau overlapping dengan tugas Menteri Luar Negeri (Menlu), karena  yang bertanggung jawab mengoordinasikan ke luar adalah tetap Menteri Luar Negeri.

“Penugasan tambahan kepada Menteri ini penekanannya lebih kepada persoalan-persoalan yang bersifast investasi, perizinan, bisnis, dan lain sebagainya,” kata Pramono kepada wartawan, seusai Rapat Kerja tentang Pengelolaan Aset dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Sehingga dengan demikian, lanjut Seskab, para menteri yang menjadi penghubung antar negara itu hanya bertanggung jawab pada urusan yang seperti itu, yang selama ini kalau ada hambatan pihak-pihak investor itu mengalami kesulitan. “Jadi, bukan kemudian mengambil domain atau kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Luar Negeri,” tegasnya.

Menurut Seskab, alasan penugasan yang diberikan kepada para menteri tersebut adalah untuk efisiensi. Ia menyebutkan, Pemerintah melihat bahwa penunjukan Pak Sudirman Said selain sebagai Menteri ESDM, juga ditunjuk untuk menjadi penghubung di Negara-negara Timur Tengah, dan alhamdulillah dalam waktu satu setengah bulan ini setelah kunjungan Presiden ke Middle East, ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia kemudian ke Dubai dan juga Abu Dhabi dan juga Qatar, mereka berbondong-bondong untuk melakukan investasi secara langsung.

“Karena ada Menteri yang mengawal kalau kemudian ada persoalan dengan perizinan, persoalan tumpang tindih lahan, persoalan misalnya dengan Pertamina sehingga kalau memang ada persoalan itu bisa langsung dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas,” jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Mengenai kerja para Menteri, Seskab menyampaikan kembali bahwa tugas utamanya tetap. Karena itu,  Presiden memberi arahan dalam satu bulan itu dua kali saja pergi untuk mereka yang ditugaskan ke Negara yang bersangkutan untuk berinteraksi, me-list persoalan utama yang dihadapi oleh Negara tersebut.

“Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden  saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11),” ungkap Pramono.

Seskab juga menjelaskan bahwa sebenarnya beberapa menteri, seperti Pak Tom Lembong (Menteri Perdagangan, red) yang membidangi Australia dan Eropa sudah bekerja. Kemudian Rini Soemarno (Menteri BUMN)  ke Tiongkok, kemudian Pak Sofjan Djalil (Menteri PPN/Kepala Bappenas) kebetulan juga mengundang 100 wisatawan dan pengusaha Jepang.

“Ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana efektivitas kerja Kabinet dapat dilakukan,” kata Seskab.

Mengenai dasar hukum bagi kerja para Menteri yang menjadi penghubung tersebut, Seskab menyampaikan, hal ini merupakan Instruksi Presiden. (EN/SM/JAY/ES)

Berita Terbaru