Soal Pencatutan Namanya, Seskab: Presiden Sudah Tahu Duduk Persoalan Yang Sebenarnya

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 17 November 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 24.799 Kali
Seskab Pramono Anung menjawab wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11) siang

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11) siang

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membaca dan sudah mendengar transkrip rekaman pembicaraan antara petinggi DPR-RI dengan pihak PT Freeport Indonesia terkait rencana perpanjangan kontrak karya, yang disebut-sebut mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Presiden sudah membaca, dan Presiden sudah mendengar. Saya juga sudah mendengar. Presiden sudah tahu duduk persoalan yang sebenarnya, detilnya juga beliau sudah tahu. Saya mendengarnya sudah lama, tapi nggak ngomong-ngomong,” kata Pramono Anung kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11) siang.

Seskab Pramono Anung hanya mengingatkan, bagi siapapun yang mengatasnamakan Presiden maka perlu hati-hati. “Tidak baik kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun untuk hal-hal yang seperti itu,” tuturnya.

Presiden Jokowi sendiri, menurut Pramono, dalam konteks berita pencatutan namanya yang melibatkan petinggi DPR-RI itu, sungguh-sungguh ingin menegaskan beliau sama sekali tidak terpengaruh sebenarnya dengan kehebohan ini.

Menurut Seskab, Presiden berkeinginan untuk menyelesaikan perpanjangan ataupun tidak memperpanjang, ataupun pembahasan yang berkaitan dengan kontrak karya, termasuk dengan Freeport.

Percaya rekaman asli? “Masa rekaman diperdengarkan pada kita,” jawab Pramono.

Saat ditanya mengenai upaya agar tidak terjadi lagi pencatutan, Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa sekarang ini yang namanya proses kontrak karya, perpanjangan kontrak, regulasi sudah terbuka.

Presiden, lanjut Seskab, sudah berkeinginan semua peraturan perundang-undangan itu besok-besok sudah tidak perlu lagi ada proses interaksi antar manusia.

“Kalau perlu sudah tidak perlu lagi yang namanya dokumen, kemudian tanda tangan, dan sebagainya. Sudah dilakukan secara computerized, termasuk di perpajakan, termasuk di BKPM. Itu memang menjadi keinginan Presiden,” terang Pramono seraya mengatakan, dalam dunia yang sangat terbuka seperti ini kok masih ada yang “bermain-main” dengan menggunakan penyebutan nama-nama yang harusnya menjadi simbol kita. “Itu sangat tidak proper,” pungkasnya. (SM/UN/RAH)

 

Berita Terbaru