Soal Pengadaan Alutsista, Presiden Jokowi Tekankan Harus Transparan dan Akuntabel
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas pengadaan alutsista, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12) siang (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi mengatakan, untuk membangun kekuatan pertahanan kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di Angkatan Laut, di Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara, dan juga di Kepolisian.
Menurut Presiden, saat ini hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya.
“Kita juga ingin mengupayakan membangun postur pertahanan TNI yang makin kokoh, makin lengkap, dan makin modern,” kata Presiden Jokowi.
Terkait hal itu, Presiden Jokowi memberikan 4 (empat) arahan, yaitu:
Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan 2015-2019, dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP.
Yang kedua, “Ini perlu saya garis bawahi, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabitas dan transparansi,” tegas Presiden Jokowi.
Yang ketiga, pengadaan alutsista ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan kita.
Yang keempat, lanjut Presiden, pengadaan alutsista ini harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra. Ini penting sekali.
“Kalau tidak terintegrasi, nggak ada keterpaduan nanti akan berjalan sendiri-sendiri,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden menekankan, keempat arahannya itu juga berkaitan dengan rencana pembelian helikopter VVIP, dan juga mungkin pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan para Kepala Staf TNI. (UN/FID/RAH/OJI/ES)
