Soal Pengadaan, Kepada Presiden Jokowi, Walikota se Indonesia Keluhkan Prosedur Yang Ruwet
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama 98 walikota seluruh Indonesia, seusai bertemu di Istana Bogor, Jabar, Jumat (20/2)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat keluhan dari sejumlah walikota/kepala daerah mengenai prosedur yang ruwet, yang menghambat kecepatan bekerja jajaran pemerintahan.
Inilah yang ingin kita sederhanakan, kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/2) siang, seusai bertemu dengan 98 walikota dari seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, sebagian kepala daerah juga mempersoalkan tentang kurangnya supply barang yang akan diadakan dalam program pembangunan. Ia menilai, hal ini bertolak belakang dengan mekanisme pengadaan barang yang mulai diadakan oleh pemerintah, sementara stok barang yang akan dibeli ternyata tidak siap.
Sebetulnya, lanjut Presiden Jokowi, pengadaan barang dan jasa itu yang banyak lewat lelang, tetapi sekarang kita mempermudah, memperbanyak barang-barang untuk masuk ke e-catalogue lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tetapi kecepatannya kurang, jadi barang yang masuk ke e-catalogue belum banyak. Kita ingin agar yang lewat e-catalogue itu lebih dari 50% total dari total pengadaan barang dan jasa, papar Presiden seraya menyebutkan, tetap ada problem juga, barangnya sudah masuk ke e-catalogue tapi kalau mau beli nggak ada barangnya. Harganya sudah ada tapi barangnya nggak ada,” ujar Presiden menambahkan.
Presiden menilai, problem-problem lapangan seperti itu yang sangat menghambat realisasi program dan anggaran, terus akan diselesaikan. Dengan jalan, pemerintah mendorong pengadaan barang dan jasa itu sebanyak-banyaknya lewat e-catalogue.
“Karena cepat banget, seminggu dua minggu realisasi semuanya. Tapi ada tadi, barang-barang yang terutama alat kesehatan sudah masuk ke e-catalogue. Harganya sudah ada, mau beli tapi barangnya ngga ada. Saya mau cek lapangan, kenapa keadaannya seperti itu,” kata Presiden.
Presiden menambahkan, mungkin juga dengan adanya perubahan kurs cepat, karena lebih banyak yang impor, sehingga ada perubahan kurs bisa rugi.
Soal pelayanan satu atap untuk investasi di daerah, Presiden Jokowi menyatakan bahwa hampir 80% daerah sudah punya pelayanan satu pintu, sehingga kekurangan yang tinggal sedikit itu yang harus diselesaikan tahun ini, setelah itu selesai semuanya.
“Ada kantornya, baru kita akan masuk ngecek apakah betul-betul pelayanan sudah baik? Standarnya seperti apa? Baik mengenai biaya, baik mengenai ketetapan waktu, itu akan kita cek,” ujar Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa nanti akan dikeluarkan yang namanya index government service sehingga cek pelayanan setiap daerah itu tersedia di situ.
Dalam pertemuan dengan walikota se Indonesia itu, Presiden Jokowi juga memperoleh masukan bagus agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jangan berbentuk badan tetapi dinas sehingga bisa mengeksekusi, bukan hanya seperti front office yang melayani.
“Setiap kita ada pertemuan seperti ini, pasti ada masukan-masukan yang sangat baik bagi pemerintah pusat,” puji Presiden kepada peserta pertemuan.
Saat memberikan keterangan pers itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago. (Humas Setkab/ES)
