Soal Pengalihan Subsidi, Presiden Jokowi: Keborosan BBM Harus Dihentikan
Presiden Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, Jumat (7/11)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pendapatnya tentang besarnya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Saat bertemu dengan 100 pemimpin perusahaan terkemuka dalam Kompas 100 CEO Forum 2014 di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11) pagi, Presiden mengatakan, dalam 5 tahun pemerintah sebelumnya selalu terjebak dalam pemborosan melalui subsidi BBM.
Ia menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir, subsisi BBM mencapai Rp 714 triliun. Sementara anggaran kesehatan pada kurun yang sama hanya Rp 220 triliun, dan anggaran untuk infrastruktur Rp 574 triliun. Sangat boros dan setiap hari kita bakar, dan kita tidak sadar kita bakar. Boros, tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, keborosan seperti ini harus dihentikan. APBN harus diarahkan pada yang produktif bukan yang konsuntif. Kita tahu sekarang terjadi defisit. Tapi bisa kita selesaikan kalau kita atasi bersama, tambahnya.
Presiden Jokowi lantas menunjukkan potensi kekayaan Indonesia di lautan, dimana 2/3 wilayah kita ada di lautan. Ada potensi laut yang besar sekali. Namun saat di Sulawesi, lanjut Jokowi, ikan yang bagus-bagus diekspor.
Yang menikmati siapa, kapal kapal asing. Ikannya yang mengambil mereka, papar Jokowi.
Presiden juga mengajak peserta untuk datang ke sekitar Maluku, naik kapal malam hari. Ia menyebut ramai seperti pasar malam yang ramai mengambil ikan, dimana 90 persen kapal-kapal itu tidak memiliki ijin, namun membeli ikan dengan harga 10 persen dari ikan kita. Pemerintah banyak kehilangan potensi ini, ujarnya.
Jokowi berharap potensi ini jgn terlewatkan, jangan seperti boomoing minyak, atau booming kayu yang kita lewatkan begitu saja. Presiden menyatakan tekadnya, untuk terus menumbuhkan kelas menengah yang akan menjadi potensi perekonomian bangsa.
Dialihkan
Kembali ke subsidi BBM, Presiden Jokowi mengemukakan, dari anggaran Rp 2.019 triliun pada APBN 2015 sbesar Rp 433 triliun digunakanuntuk subsidi energi, baik BBM, listrik, dan lainnya. Besaran untuk subsidi BBM sendiri sudah dialokasikan sebesar Rp330 triliun.
Subsidi itulah, menurut Presiden, yang akan dialihkan dari subsidi yang bsifat konsumtif menjadi produktif, misalnya pertanian, irigasi, dan infrastrutur.
Ia menyebutkan, pemerintah (Pusat, red) akan membangun sebanyak 25-30 waduk yang akan dmlai pembangunannya tahun depan. Sedangkan pembangunan waduk tersier akan di lakukan oleh pemerintah provinsi.
Menurut Presiden, pembangunan waduk harus diiringi dengan pembangunan irigasi, sehingga menjadi sinergi. Jokowi meyakini, apabila waduk-waduk yang ada diperbaiki sebesar 30% saja, maka pemerintah sudah dapat melakukan swasembada pangan.
Presiden juga menyampaikan, bahwa pelabuhan juga menjadi unsur penting. Untuk itu, lanjut Jokowi, dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan, pemerintah akan melakukan ekspansi dalam pembangunan pelabuhan, dengan menggunakan anggaran dari APBN dan investasi.
Adapun pembangunan infrastrutur, menurut Presiden Jokowi, jangan ditunda-tunda karena semakin ditunda maka harganya akan semakin naik. (AK/PS/Humas Setkab/ES)
