Soal Pilkada Serentak, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Informasikan Nomor Teleponnya
Presiden Jokowi memberikan pengantar pada rapat dengan Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan masalah keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Saya titip yang pertama, agar kalau ada hal-hal yang mempunyai potensi mengganggu keamanan agar diinformasikan kepada Menko Polhukam secepat-cepatnya. Sehingga potensi yang kecil itu bisa dipadamkan dan dihilangkan, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
Presiden mengingatkan para Gubernur, Bupati/Walikota agar jangan sampai sudah ada apinya, apalagi sudah kebakaran baru cari pemadamnya. Terlambat, sebut Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan agar memberikan nomor teleponnya yang bisa dihubungi oleh para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan melaksanakan Pilkada serentak.
Agar tadi yang disampaikan juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan aparat hukum kita yang ada di provinsi, baik Kapolda, baik Kajati, kemudian di kota/kabupaten Kejari (Kepala Kejaksaan Negeri), Kapolres semuanya betul-betul sesuai seperti yang saya perintahkan di pertemuan di Bogor, kata Presiden Jokowi.
Pertemuan dengan para Gubernur, Bupati/Walikota itu dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama yang diselenggarakan pukul 13.00 14.30 WIB, hadir 279 peserta yang merupakan Gubernur, Bupati/Walikota dari wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.
Tampak hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Desa Marwan Jafar. (UN/FID/RAH)
