Soal Politik, Presiden Jokowi: Tidak Ada Yang Perlu Dikhawatirkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh gubernur dan kapolda di tanah air agar tidak mencemaskan perkembangan politik di tanah air.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11) pagi, Presiden Jokowi mengaku setiap ada tamu dari luar negeri, termasuk investor, selalu menyampaikan kekhawatiran kepadanya mengenai tensi politik kita.
Saya sampaikan tidak ada masalah, selalu saya sampaikan tidak ada masalah. Pada pagi hari ini juga saya sampaikan kepada seluruh Gubernur, Kapolda, Kapimda, masalah politik tidak ada masalah, tegas Jokowi.
Dinamika seperti ini yang ada di DPR saat ini, dimana DPR terbelah dengan adanya DPR Tandingan, menurut Presiden Jokowi, adalah juga sebuah dinamika politik yang sangat biasa, sangat biasa. Saya kira di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, nanti sebentar lagi juga akan selesai, tuturnya.
Keseimbangan Anggaran
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Presiden Jokowi justru menyoroti besarnya anggaran aparatur dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan.
Yang saya tahu, di kota, kabupaten, itu angkanya rata-rata 80-20, ada yang 85-15, dengan belanja aparatur itu 80, yang 20 itu yang anggaran pembangunannya. Ini berbahaya, ini harus dirubah, papar Jokowi.
Ia memaparkan, saat menjadi Walikota, posisi anggaran aparatur dibanding anggaran pembangunan mencapai itu 74-26. Namun setelah satu tahun menjabat, menurut Jokowi, persentase itu bisa dibalik menjadi 49-51.
Saya mohon, Bapak Ibu Gubernur harus menyampaikan kepada Bupati, Walikota, harus terutama anggaran-anggaran aparatur yang bisa diambil itu diambil untuk digeser pada anggaran pembangunan, itu bisa dilakukan, pesan Jokowi.
Rakornas Kabinet Kerja itu dihadiri oleh Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia. Selain itu juga tampak hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Mensesneg Pratikno, dan Seskretaris Kabinet Andi Widjajanto. (Humas Setkab/WID/ES)
