Soal Proyek Hambalang, Seskab: Presiden Tekankan Untuk Bersikap Konservatif
Seskab Pramono Anung didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menpora Imam Nahrawi memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore. (Foto: Humas/Dhany)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore, memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) yang dibangun di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Usai menghadiri ratas tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, pada prinsipnya memang masih ada hal yang perlu dikaji dan dipelajari secara hati-hati terkait proyek P3SON Hambalang tersebut.
Istilah beliau (Presiden, red) konservatif, karena memang ternyata dari sejak awal ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bupati, misalnya, amdalnya belum ada, yang kedua Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya 3 lantai tetapi bangunannya sudah 6 lantai, dan beberapa hal lainnya, kata Pramono kepada wartawan.
Menurut Seskab, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proyek Hambalang itu sampai dengan hari ini sudah mencapai Rp536 miliar. Maka, untuk itu Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk melakukan audit menyeluruh secara teknis.
Mana aset yang bisa diselamatkan, mana hal-hal yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, jelas Pramono.
Mengenai bentuk kelanjutannya seperti apa, Seskab Pramono Anung meminta wartawan menunggu dulu, supaya tidak berandai-andai. Tapi yang jelas, lanjut Seskab, dari awal amdal Proyek Hambalang itu tidak ada.
Kedua, IMB-nya hanya untuk 12 meter, artinya untuk 3 lantai tapi sudah dibangun 6 lantai, kata Seskab.
Yang ketiga, lanjut Seskab, adalah walaupun pembangunannya belum selesai tapi meubelairnya sudah ada, mebel-mebelnya juga sudah dibeli. Nah itu untuk apa kan begitu. Nah ini yang kemudian tadi Presiden meminta untuk secara hati-hati secara konservatif, tetapi nunggu finalnya dari Menteri PUPR, pungkas Pramono. (FID/DNI/RMI/ES)
