Soal RAPBN 2016, Pemerintah Akan Cari Kompromi Dan Jalan Keluar

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 Oktober 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 23.235 Kali
Seskab Pramono Anung menjawab wartawan di halaman kantor Bupati OKI, Sumsel, Kamis (29/10)

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan di halaman kantor Bupati OKI, Sumsel, Kamis (29/10)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meyakini, pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 di DPR-RI tidak akan deadlock meski masa sidang kali ini akan berakhir 30 Oktober besok. Pemerintah meyakini, apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya sama untuk bagaimana APBN itu menjadi vehicle untuk mensejahterakan masyarakat untuk rakyat.

“Saya yakin tidak akan deadlock karena kita akan cari kompromi dan  jalan keluar karena persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan mudah-mudahan bisa ambil jalan keluarnya,” kata Pramono kepada wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan aktivitas di kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (29/10) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Seskab Pramono Anung terkait perkembangan pembahasan RAPBN 2016 di DPR-RI, dimana sejumlah fraksi sudah menyampaikan kemungkinan penolakannya. Sementara fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah bisa menerima. Jika RAPBN 2016 ini tidak diterima oleh DPR-RI, maka Pemerintah harus menggunakan APBN 2015 untuk tahun anggaran 2016 nanti.

Komunikasi

Alotnya pembahasan APBN Tahun 2016 di DPR-RI itu, lanjut Pramono, telah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang baru tiba di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (29/10) pagi, setelah berkunjung ke Amerika Serikat sejak Sabtu (24/10) lalu. Selain itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga juga menyampaikan laporannya kepada Presiden Jokowi.

Mengenai pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait ancaman deadlock itu, menurut Seskab, pemerintah tentunya berkomunikasi dengan partai pendukung, dan mengutamakan yang bukan pendukung, dan juga jangan sampai RAPBN 2016 itu diputuskan dengan pemungutan suara (voting).

“Pak Luhut (Menko Polhukam) dan saya (Seskab) yang berkomunikasi,” ungkap Pramono.

Mengenai arahan Presiden Jokowi, Seskab Pramono Anung mengatakan, karena APBN ini adalah APBN yang betul betul akan menjadi APBN nya Presiden jokowi, maka diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawa cita bisa diterjemahkan. “Itu yang sekarang diminta untuk Menteri Keuangan kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dicari titik tengah,” terangnya.

Seskab memastikan, terkait pembahasan RAPBN 2016 itu, Presiden Jokowi tidak akan menghubungi DPR-RI. “Cukup Menko Polhukam, dan kami para menteri,” tegasnya. (RAH/JAY/ES)

 

Berita Terbaru