Soal Reformasi Industri Keuangan, Presiden Jokowi: Dari Sisi Pengaturan, Pengawasan, dan Permodalan
Presiden Jokowi menyapa Gubernur DKI Jakarta saat acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perbaikan atau reformasi di Industri Keuangan diperlukan dari sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan agar lebih baik lagi untuk ke depan.
“Dua-duanya dari industri keuangan yang memerlukan, tadi saya sampaikan baik itu asuransi baik itu dana pensiun itu memang memerlukan sebuah reform. Perbaikan-perbaikan baik itu di sisi pengaturan, di sisi pengawasan maupun sisi permodalan, penting semuanya. Karena kalau perbankan pernah kita reform di 2000 sampai 2005, pernah dilakukan,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1).
Saat ditanya keterkaitan antara kasus Jiwasraya dan Asabri, Presiden menegaskan bahwa itu hanyalah kebetulan saja. Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa lembaga keuangan non bank memerlukan reformasi itu.
“Enggak ya, kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya, tapi ndak itu. Tapi memang memerlukan itu, lembaga keuangan non bank ini memerlukan itu. Sehingga nanti akan dilakukan oleh OJK atau nanti akan di (awasi, red) secara terus-menerus oleh pemerintah,” ujar Presiden seraya mengakui telah mendapatkan laporan mengenai masalah Jiwasraya dan Asabri.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan telah memberikan instruksi kepada Menteri BUMN, OJK, dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah bisnis ekonominya. “Yang paling penting, Menteri BUMN, OJK, Menteri Keuangan nanti akan menyelesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian untuk urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Saya kira penting itu diselesaikan,” tegas Presiden.
Ibu Kota Baru
Sementara itu, Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu cara untuk membangun kepercayaan atau trust adalah melibatkan orang-orang berpengalaman dalam kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pelibatan dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
“Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman. Misalnya, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru yang namanya Masdar City, memiliki itu. Dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia,” jelas Presiden.
Contoh yang kedua, lanjut Presiden, Masayoshi Son, juga memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi dan keuangan. “Figur-figur seperti ini diperlukan. Kemudian Bapak Toni Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di pemerintahan. Saya kira ini yang ingin kita bangun ini adalah trust internasional terhadap apa yang ingin kita kerjakan,” pungkas Presiden di akhir jawaban kepada wartawan.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (FID/EN)
