Songsong 2018, Setkab Gelar FGD “Refleksi Ekonomi Tahun 2017 dan Proyeksi Ekonomi Tahun 2018”

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 12 Desember 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 17.309 Kali
Deputi Seskab Bidang Perekonomian turut hadir dalam acara FGD yang digelar di di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/12). (Foto: Humas/Nia)

Deputi Seskab Bidang Perekonomian turut hadir dalam acara FGD yang digelar di di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/12). (Foto: Humas/Nia)

Dalam rangka menyongsong tahun 2018, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (12/12), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Refleksi Ekonomi Tahun 2017 dan Proyeksi Ekonomi Tahun 2018”.

Acara yang dihelat di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat ini dimulai dengan pemaparan mengenai Capaian Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 oleh Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih. 

Disampaikan oleh Agustina, capaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi diukur dengan beberapa indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan pengurangan ketimpangan.

“(Pertumbuhan ekonomi tahun 2017) kita sudah mencapai 5,06%, angka sementara karena kita masih menunggu Desember terakhir laporannya,” kata Agustina.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, lanjut Agustina, ketidakpastian ekonomi menyebabkan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan target.

“Banyak faktor, terutama sudah kita ketahui bersama, komoditas yang menjadi unggulan kita terpuruk di pasar global, terutama untuk komoditi-komoditi unggulan yang berbasis sumber daya alam,” ungkap Deputi Seskab Bidang Perekonomian.

Di sisi penurunan jumlah pengangguran, menurut Agustina, target capaian RPJMN 2015-2019 masih dalam progress untuk dicapai dan seluruh Kabinet Kerja bersatu untuk mencapainya.

“Salah satunya di 2018, sesuai dengan arahan Presiden, semua kementerian yang pelaksanaan anggaran 2018 kira-kira yang bisa dialokasikan untuk kegiatan padat karya, itu yang diutamakan,” kata Agustina.

Untuk tingkat kemiskinan, ujar Agustina, trennya mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

“Kita terus-menerus untuk mengurangi hal-hal yang kira-kira bisa menghambat apa yang kita inginkan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat,” kata Agustina Murbaningsih.

Ketimpangan, lanjut Agustina, tingkat capaiannya masih kuning karena itu masih terus diupayakan. Salah satunya adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Subsidinya akan diperbesar, yaitu dengan rate suku bunga 7 persen, penyalurannya terutama untuk Bank Rakyat Indonesia diberi tambahan target penyalurannya, dan tambahan target penerima KUR,” kata Agustina, seraya mengingatkan arahan Presiden untuk menyalurkan KUR ke sektor produktif, seperti di bidang pertanian.

Ketimpangan ini, tutur Agustina, juga akan dikurangi dengan pemberian lahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam paparannya, Deputi Seskab Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih juga menyinggung tentang peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business), global competitiveness, serta peringkat layak investasi Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional yaitu Standard & Poor, Fitch, dan Moody’s.

Hal itu, lanjut Agustina, tidak terlepas dari penyederhanaan regulasi yang ada di Indonesia.

“Kita memang berusaha untuk menyederhanakan dan menyimplikasikan berbasis IT,” ujar.

Sesuai dengan arahan Presiden, kata Agustina, di tahun 2018 pemerintah akan terus menata dan menyederhanakan beberapa regulasi yang jumlahnya mencapai 42.000.

Presiden, lanjut Agustina, telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan.

“Intinya adalah karena mengingat 42.000 peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih dan interlocking, sekarang kalau para Menteri akan menerbitkan kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan permen (peraturan menteri, red) di level mereka, kalau terkait dengan sektor lain, berdampak luas, cakupannya nasional, harus dilaporkan dulu ke Menko (Menteri Koordinator, red),” kata Agustina.

Jika pada level Menko tidak dapat diambil keputusan, lanjut Agustina, maka akan diteruskan ke Presiden.

“Kami siapkan di forum Ratas (Rapat Terbatas, red) atau forum SKP (Sidang Kabinet Paripurna, red) kalau memang cakupannya seluruh kementerian dan lembaga,” kata Agustina.

Mengakhiri paparannya, Deputi Seskab Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih meminta masukan dari para pembicara dan peserta yang hadir untuk menghadapi tantangan pelaksanaan APBN 2018 yang dinilainya cukup berat.

“(Masukan dalam menghadapi) tantangan dan mungkin hal-hal yang perlu kita sikapi di 2018, yang merupakan tahun politik dan kita masih menghadapi (situasi) ekonomi global yang belum pulih,” ujar Agustina.

Kinerja APBN
Selain paparan Deputi Seskab Bidang Perekonomian, dalam diskusi juga dibahas sejumlah topik bahasan yaitu Kinerja APBN 2015-2017 dan Arah Kebijakan Fiskal serta Postur APBN 2018 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Dewi Puspita; Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Moneter serta Prospek Ekonomi Tahun 2018 oleh Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Yoga Affandi; dan Stabilitas dan Kinerja Jasa Keuangan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Ke depan oleh Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan Imansyah.

Turut menjadi pembicara dalam FGD, pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo yang menyampaikan materi Catatan Kritis atas Kinerja Makroekonomi, Pelaksanaan APBN, dan Prospek Ekonomi Tahun 2018 dan dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty dengan materi Catatan atas Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan serta Tantangan dan Prospek Ke depan.

Melengkapi pembicara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Eddy I.M. Nasution yang membahas mengenai Kinerja Pelaksanaan APBD dan Capaian Sasaran Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Selain narasumber, diskusi juga dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Diana Irawati, perwakilan dari OJK, BI, pemerintah provinsi Jawa Barat, serta kedeputian di Sekretariat Kabinet.(UN/MIT/ES)

Berita Terbaru