Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 4 November 2018, di Lapangan Froggy, Kawasan Foresta Business, Tangerang, Banten

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 4 November 2018
Kategori: Sambutan
Dibaca: 4.073 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, serta Bapak-Ibu sekalian para kepala desa, para pendamping desa, para pengurus BUMDes, seluruh kader-kader posyandu, seluruh guru-guru PAUD yang hadir, seluruh LPM kabupaten, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Bapak-Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia.

Saat ini yang namanya dana desa itu sudah empat tahun itu kita jalankan. Tahun pertama digelontorkan Rp20 triliun, tahun kedua Rp40 triliun, tahun ketiga Rp60 triliun, tahun keempat Rp60 triliun, sampai saat ini berarti total sudah Rp187 triliun, ditambah nanti tahun depan Rp70 triliun, naik Rp10 triliun. Apa artinya? Artinya pemerintah sekarang ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap desa.

Dan tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri Desa, bahwa yang pertama, kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibanding kota. Satu koma dua juta orang sudah bisa dientaskan dari kemiskinan. Yang kedua yang namanya stunting, stunting itu adalah kekerdilan, kena gizi buruk, turun juga dari 37 persen menjadi hanya 30 persen. Ini penurunan yang sangat tajam sekali karena itu adalah sebuah tahun yang panjang dulunya.

Coba dilihat angka-angkanya, berapa kilometer pembangunan jalan desa di seluruh tanah air karena dana desa; berapa banyak embung yang telah di bangun; berapa BUMDes yang telah di bangun; berapa sanitasi/jamban yang telah dibangun; berapa posyandu yang telah dibangun; berapa jembatan-jembatan kecil di desa yang telah dibangun. Banyak sekali.

Jalan desa misalnya, jalan desa 95.000 kilometer. Mungkin di desa Bapak-Ibu sekalian hanya mungkin 300 meter, mungkin 500, tapi untuk seluruh tanah air sebanyak 74.000 desa, total jalan desa yang telah dibangun adalah 90.000 kilometer. Jembatan ada 914 jembatan yang dibangun. Akses air bersih 22.000 KK bisa. Kenapa saya mengatakan ini? Saya hampir setiap pergi ke daerah saya cek betul, saya lihat betul progresnya perkembangannya seperti apa.

Ada tambahan perahu, perahu-perahu kecil, ada 2.200 perahu, yang di sini mungkin tidak merasakan, tapi yang di pulau-pulau kecil itu diperlukan. PAUD, 14.000 unit yang telah dibangun dari dana desa, coba, jumlahnya gede sekali. Polindes, 4.100. Pasar desa, pasar-pasar desa yang kecil-kecil 3.100. Ini jumlah yang sangat besar sekali.

Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, pendamping desa, dampingi terus dana desa ini, sehingga penggunaannya tepat sasaran, penggunaannya tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang baik bagi rakyat kita, bagi masyarakat kita yang ada di desa.

Ini yang namanya Dana Desa, negara-negara lain sudah mulai melihat, ingin meniru kita. Bank Dunia sudah ngomong beberapa negara ingin meniru yang namanya Dana Desa. Banyak sekali yang ingin melihat caranya seperti apa, transfernya seperti apa, penggunaannya seperti apa.

Oleh sebab itu, kita ingin dana desa ini ke depan tidak hanya urusan infrastruktur saja, tetapi mulai digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi rakyat desa dan inovasi-inovasi desa. Geser. Tetap infrastruktur tetap bisa, tapi digeser, jreg, masuk ke pemberdayaan ekonomi dan inovasi-inovasi desa.

Apa yang bisa kita lakukan lagi? Pemberdayaan PAUD bisa diberikan dari Dana Desa agar anak-anak kita ini memiliki gizi yang baik, bisa sehat, ini juga cerdas. Jangan kalah yang namanya masyarakat di desa dengan masyarakat kota, karena sesungguhnya masyarakat desa itu banyak yang lebih pintar. Saya juga orang desa, jadi saya tahu apa yang ada di desa, apa yang harus dikerjakan untuk desa. Mengerti, karena zaman-zaman prihatin saya waktu kecil saya betul hidup di desa. Ngluku tahu ngluku? Bajak sawah. Kalau di Banten ngluku? Ya sama berarti. Kalau pas ngluku gitu. Ngawaluku? Oh ngawaluku. Kalau pas ngawaluku saya sering ikut dengan kakek saya, naik di buntutnya kerbau, garunya, mengerti betul.

Sehingga yang namanya, kembali lagi, Dana Desa itu harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di desa. Harus mulai tembakannya posyandu, PAUD, ada inovasi-inovasi di situ, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi. Kalau bisa untuk pemberdayaan ekonomi, saya titip Pak Menteri, kerjasamalah dengan pabrik-pabrik, dengan industri-industri, dengan perusahaan-perusahaan, sehingga yang namanya produksi di desa semuanya bisa terserap. Menanam jagung silakan, tapi ada yang beli ndak? Misalnya, menanam pepaya, ada yang terima ndak kalau pas panen. Karena pernah dulu di desa saya, menanam pepaya bareng-bareng breeet satu kabupaten, begitu pas panen bareng-bareng, kok enggak ada yang beli. Produksinya bisa, yang beli enggak ada, akhirnya busuk semua, akhirnya enggak mau lagi menanam pepaya. Hati-hati. Hati-hati. Jadi pasarnya siapa dulu, yang ambil siapa dulu, yang beli siapa dulu, harganya berapa dulu, untung atau tidak untuk semuanya dihitung. Ini tugasnya pendamping desa untuk mengoneksikan. Bisik-bisik nanti ke Pak Menteri, ke Pak Eko, “Pak, ini desa saya, carikan yang bisa beli apa,” baru menanam. Jangan menanam dulu, baru cari pembeli, busuk kayak pepaya tadi, bingung kita nanti.

Yang terakhir, coba kalau bisa ada wisata-wisata desa yang bisa diangkat, banyak sekali yang sudah sukses. Misalnya, Umbul Ponggok, itu income per tahun Rp14 miliar, bisa ada income dari wisata yang ada di desa itu, coba. Kalau ada misalnya ada umbul di desa, ada mata air yang gede di desa, itu bisa dipakai untuk wisata, wisata pancingan, wisata renang, tapi dikerjakan yang baik. Ada Nglanggeran di Gunung Kidul juga, yang Onggok, yang Nglanggeran mana, nah seperti ini. Setiap Sabtu Minggu penuh, tinggal sekarang ditiketin saja, sudah, tinggal ngumpulin duit kalau sudah terkenal itu. Sini duitnya sini, sini, Rp14 miliar.

Hal-hal seperti ini, inovasi-inovasi seperti ini yang saya lihat di Banten memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Saya juga melihat kadesnya di sini pintar-pintar, kelihatan wajahnya, pendampingnya juga pintar-pintar, kelihatan teriakannya itu kelihatan. Yang dinamis sama yang tidak dinamis itu kelihatan. Kalau diam saja, itu diam tahu atau enggak tahu. Tapi kalau teriakannya itu kencang itu dinamis artinya.

Yang terakhir, saya titip, saya titip, saya titip negara kita ini negara besar, negara besar. Kita memiliki sekarang penduduk 263 juta, yang hidup di 17 ribu pulau, yang hidup di 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, dengan perbedaan-perbedaan yang begitu sangat mencolok. Suku ada 714 suku, berbeda-beda. Bahasa lokal ada 1.100 yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, adat yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda. Apa artinya? Bandingkan dengan negara-negara lain. Singapura itu hanya punya empat suku, kita 714. Afghanistan, saya tanya Dr Ashraf Ghani punya berapa suku di Afghanistan, tujuh, Indonesia 714. Sudah bandingkan. Artinya ini negara besar. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semuanya, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan, ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah. Jangan sampai, ini tugasnya kepala desa, jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan presiden, kita ini enggak kayak saudara. Jangan sampai.

Tugas Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua untuk menjaga ini. Silakan pilihan bupati milih A/B/C, silakan. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih. Ini pesta demokrasi, setiap lima tahun itu ada. Pilihan gubernur silakan mau pilih A/B, silakan. Ada pilihan presiden ada pilihan A/B silakan, pilih A silakan, pilih B silakan. Tapi rakyat mulai harus dimatangkan dalam cara berdemokrasi.

Kalau ada pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden juga, tolong dilihat saat adu visi misi, saat adu program, saat adu ide, saat adu gagasan, lihat. Dilihat juga prestasinya apa, dilihat pernah punya prestasi apa, rekam jejaknya seperti apa, rakyat diberi tahu. Jangan milih karena isu-isu. Ada isu-isu ini, itu cara orang berpolitik, masyarakat semakin dewasa.

Jangan sampai, coba pilpres sudah empat tahun isu-isu mengenai PKI masih disebarkan di mana-mana. Presiden Jokowi itu PKI. Lho di medsos coba dilihat, seperti itu. PKI itu dibubarkan tahun ’65-‘66, saya lahir tahun ’61. Apa ada PKI balita? Logikanya harus masuk. Tapi ada yang percaya, enam persen dari kita itu percaya. Enam persen itu total sembilan juta orang lebih, percaya lho. Hati-hati, isu-isu kayak itu enggak masuk akal. Baru empat tahun kok, apa ada PKI balita? Enggak ada kan. Tembak lagi, bukan Presiden Jokowi, orang tuanya, kemudian kakek neneknya. Lho gampang banget, di Solo itu sekarang kan semuanya terbuka, ada NU di sana, ada Muhammadiyah di sana, ada Persis, ada LDII, ada MTA, ada Al Irsyad, ada FPI, semuanya ada. Tanya saja di masjid di dekat orang tua saya, masjid di dekat kakek nenek saya. Gampang banget. Perlu saya sampaikan. Karena apa? Saya empat tahun itu diam, sabar, sabar, sabar, sabar…

Saya itu enggak jawab karena saya sabar-sabarin saja, tapi sekarang lho kok kayak gini saya perlu jawab sekarang. Keluarga saya muslim, bapak ibu saya muslim, kakek nenek saya muslim. Perlu saya jawab, kalau enggak nanti dibawa kemana-mana,. Coba lihat, Bapak-Ibu lihat di media sosial, waktu yang namanya Ketua PKI DN Aidit pidato tahun 1955. 1955 DN Aidit pidato, gambarnya DN Aidit itu di situ, lha kok saya ada di bawahnya. Tahun 1955 saya lahir saja belum, kok ada di bawahnya coba. Saya lihat-lihat lho ya kok persis saya. Tapi kalau kayak begini-gini tidak saya jawab, kalau kayak begini tidak saya sampaikan, nanti ada yang percaya. Enam persen tadi percaya.

Ini yang namanya fitnah, fitnah politik ya seperti ini, politik tanpa etika, politik tanpa keadaban, politik tanpa sopan santun, politik tanpa tata krama. Enggak ada etika, enggak ada tata krama, enggak ada sopan santun dalam kita berpolitik. Ini tidak mendidik masyarakat, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi, justru memecah belah. Satu kampung ada tidak saling bicara gara-gara pilihan politik, antarkampung tidak saling bicara gara-gara pilpres. Enggak boleh, itu setiap lima tahun ada kok. Beri tahu masyarakat kita mengenai ini.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, kepala desa, pendamping desa, kader posyandu, kader PAUD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes, semuanya yang telah berkerja keras. Saya tahu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bekerja keras untuk memperbaiki desa agar desa kita maju semuanya. Maju dan sejahtera.

Saya tutup.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru