Stafsus Presiden Fadjroel Rachman Jadi Pembicara Webinar Bahas Kolaborasi Pemuda Global Dalam Penanganan COVID-19

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Februari 2021
Kategori: Berita
Dibaca: 321 Kali

Fadjroel Rachman saat menjadi pembicara pada Webinar International ‘State Strategy and Collaborative Role Of Global Youth In Treating COVID-19’, Kamis (18/2/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Webinar via Zoom)

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan pandemi  COVID-19 dapat menjadi pemersatu seluruh umat manusia di dunia.

Hal itu disampaikan Fadjroel saat menjadi pembicara pada Webinar International ‘State Strategy and Collaborative Role Of Global Youth In Treating COVID-19’ atau ‘Strategi Pemerintah dan Kolaborasi Pemuda Global dalam Penanganan COVID-19’, yang digagas oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kamis (18/2/2021).

Dalam webinar ini, Jubir Presiden menjadi narasumber bersama dengan empat orang lainnya, yaitu Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Kesehatan Satgas COVID-19, Mika Purba dari United Evangelical Mission German, Andika Mongilala dari National Treasurer ASCM Australia, dan Jose Pinto Presiden Movimento Estudante Cristaun Timor Leste (MEC-TL).

Dalam paparannya, Fadjroel menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Di awal pandemi COVID-19, Pemerintah melakukan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, khususnya yang berada di Wuhan, Cina serta para Anak Buah Kawal (ABK).

“Setelah diputuskan lockdown di Kota Wuhan, Pemerintah mengambil kebijakan yaitu mengevakuasi 238 WNI dari Kota Wuhan ke Natuna untuk dikarantina. Selain evakuasi dari Kota Wuhan, ada dua evakuasi yang lain, yaitu yang ada di kapal World Dream di Tanjung Durian, Kepulauan Riau sebanyak 188 orang, kemudian 69 orang dari kapal (Diamond) Princess di Kota Yokohama,” terangnya.

Kemudian Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), penetapan kedaruratan kesehatan, refocusing APBN 2020 untuk penanganan pandemi, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional (KPCPEN), hingga program pengadaan dan pengembangan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi.

“Kemudian yang terakhir, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi, ini Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, dan yang terbaru adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengenai kewajiban melakukan vaksinasi dan apabila tidak bersedia, maka akan terkena sanksi administratif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadjroel kembali menerangkan tiga strategi Pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, di antaranya 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), program vaksinasi, dan yang terakhir pemulihan ekonomi nasional.

“Strategi Pemerintah ketika terjadi pandemi, yaitu berada di bidang kesehatan, berada di bidang pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Dalam bidang ekonomi, ia menuturkan ada beberapa program yang telah dilakukan Pemerintah, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan dukungan terhadap UMKM, serta segala hal yang terkait dengan pemulihan ekonomi.

“Jumlah dana yang keluar tahun 2020 saja itu hampir Rp690 triliun dan untuk kegiatan vaksinasi Presiden sudah menyediakan Rp74 triliun,” paparnya.

Mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel mengatakan, vaksinasi merupakan game changer untuk keluar dari situasi pandemi saat ini. Presiden pun telah menjadi orang yang pertama di Indonesia yang memperoleh suntikan vaksin COVID-19 untuk meyakinkan masyarakat terutama terkait keamanan dan kehalalan vaksin.

“Presiden Joko Widodo ingin memberikan contoh bahwa beliau adalah orang pertama yang ingin memastikan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19, khususnya kepada agama Islam misalnya, itu adalah suci dan halal dan itu sudah dikeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujarnya.

Pemberian vaksinasi juga dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang dipergunakan dalam program vaksinasi.

Dalam paparannya, Fadjroel juga menjelaskan, setelah vaksinasi tahap pertama denga target sumber daya manusia (SDM) kesehatan, saat ini Pemerintah telah masuk pada tahap kedua vaksinasi.

“Kemarin Presiden ke Tanah Abang untuk memulai tahap kedua vaksinasi kepada pelayan publik yang jumlahnya 16,9 juta orang,” ujarnya.

Selain pelayan publik, pada tahap kedua juga dilakukan vaksinasi pada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas.

Fadjroel menegaskan, vaksin yang diberikan kepada tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan lansia adalah vaksin yang sama dengan yang diberikan kepada Presiden yaitu produksi Sinovac.

Di bagian akhir paparannya, Fadjroel mengakui masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi terutama terkait penerimaan masyarakat, yang dipengaruhi dimensi keagamaan, pengetahuan, dan komunikasi.

Khusus tantangan dalam dimensi komunikasi, ia meminta bantuan dari seluruh GMKI di dunia untuk mengatasi kendala misinformasi dan disinformasi yang terlihat dari banyaknya hoaks yang beredar tentang vaksinasi maupun COVID-19.

“Masih ada yang tidak percaya terhadap COVID-19, masih ada yang mengatakan bahwa dengan vaksin maka mereka akan berubah menjadi mutan, misalnya seperti itu, nah ini mesti dibantu,” imbuhnya.

Tak lupa, Fadjroel pun mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama-sama untuk pulih dan bangkit dari pandemi ini.

“Kita menyadari kita satu umat manusia, di hadapan Tuhan yang sama, di hadapan planet bumi yang satu, tidak ada jalan lain menghadapi COVID-19, kita harus bekerjasama atau Presiden Joko Widodo menyebutnya gotong royong pentahelix,” pungkasnya.

Webinar ini diikuti oleh lebih kurang 87 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota GMKI, perwakilan LSM, pelajar Indonesia di luar negeri, pemuda gereja, perwakilan BEM, kalangan profesional, dan masyarakat umum. (TGH/UN)

Berita Terbaru