Sudah Miliki Ilmu, Deputi Bidang Administrasi Seskab Minta Peserta Bimtek PUU Lebih Percaya Diri

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 5 April 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 22.850 Kali
Deputi bidang Administrasi Seskab Faried Utomo saat memberikan sambutan pada penutupan Bimtek PUU "Kebijakan dan Regulasi", di Hotel Sari San Pasific, Jakarta, Selasa (4/4) sore. (Foto: Oji/Humas)

Deputi Bidang Administrasi Seskab Farid Utomo saat memberikan sambutan pada penutupan Bimtek PUU “Kebijakan dan Regulasi”, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (4/4) sore. (Foto: Oji/Humas)

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyususnan Rancangan Perundang-Undangan (PUU) “Kebijakan dan Regulasi” yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet (Setkab), di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, sejak 29 Maret lalu, Selasa (4/4) sore, ditutup oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Farid Utomo.

Dalam sambutan Deputi Bidang Administrasi Seskab Farid Utomo menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi para peserta yang mengikuti Bimtek tersebut dengan serius. Ucapan yang sama disampaikan Deputi Bidang Administrasi kepada panitia yang dipimpin oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setkab Ratih Mayangsari, yang telah menyelenggarakan Bimtek tersebut dengan sangat baik.

Pak Tomy, panggilan akrab Farid Utomo, berpesan kepada para peserta Bimtek yang saat ini sudah memiliki ilmu yang luar biasa dari hasil Bimtek tersebut untuk meningkatkan rasa percaya diri. Salah satunya ya kita duduk lebih tegap, berjalan juga lebih tegap.

“Mengapa itu perlu? Kita sudah punya ilmu, tetapi kita tidak bisa mengaplikasikannya, kenapa, karena kurang kepercayaan diri kita, maka tambahlah itu. Salah satunya ya kita duduk lebih tegap, berjalan juga lebih tegap, jadikanlah perilaku itu menjadi suatu kebiasaan,” tutur Pak Tomy.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bimbingan Teknis Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting) “Kebijakan dan Regulasi”  itu diikuti oleh 28 peserta dan satu peserta sit-in dari Universitas Indonesia dengan narasumber dari pejabat eselon I, II, dan III dari lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (FID/OJI/ES)

 

 

 

 

Berita Terbaru