Pemerintah Fokus Menjaga Aliran Investasi untuk Pembangunan Masa Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Foto: ekon.go.id)
Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia terus berkinerja baik, ditunjukkan dengan keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi di level yang bagus pula, terutama setelah pandemi berakhir. Bahkan berdasarkan proyeksi World Bank, Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5%-5,2% pada periode 2024-2025 atau kembali ke laju pertumbuhan yang sama atau lebih tinggi seperti sebelum pandemi.
Perkembangan inflasi juga terkendali di rentang sasaran, di mana sampai September 2024 berada di level 1,84% (yoy) yang bisa dibilang terjaga di kisaran 2,5%±1%. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan volume belanja. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap kuat sehingga mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun juga lebih dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan.
“Core inflation sesuai tren, tapi volatile food diturunkan ke level rendah. Pemerintah rapat setiap minggu, karena kita punya cara berbeda daripada negara lain, untuk mengatur level inflasi di seluruh Indonesia. Kita juga kasih insentif fiskal untuk mereka untuk menjaga harga pangan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech pada acara Perayaan 140 Tahun HSBC di Indonesia, di Jakarta, Selasa (15/10).
Kondisi pasar keuangan Indonesia relatif terjaga stabil. Kinerja nilai tukar Rupiah relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% (ytd). Indeks harga saham Indonesia juga tumbuh positif yaitu 3,94% (ytd) dan sempat mencapai posisi tertinggi atau all-time high pada level 7.905,39 di 19 September 2024 lalu.
“Tidak ada seorang pun yang menyangka Indonesia bisa menjaga nilai Rupiah di bawah Rp16 ribu per 1 USD dibandingkan (persepsi) tiga bulan lalu, dan ini adalah pencapaian bagi tim ekonomi Indonesia,” terang Menko Airlangga.
Dengan berbagai capaian baik tersebut, investor masih melihat Indonesia sebagai negara yang atraktif. Terbaru, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif. Peringkat daya saing Indonesia pun terus mengalami peningkatan ke posisi tertinggi sejak 10 tahun (peringkat ke-27 tahun 2024 berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking).
Indonesia berfokus dalam memberikan kemudahan investasi dalam 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, potensi menjanjikan pun dimiliki untuk investasi pada sektor Carbon Capture Storage (CCS), semikonduktor, green hydrogen, dan Small-Modular Reactors (SMRs) di Indonesia.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan di jangka menengah panjang, pemerintah telah menyiapkan strategi new engine of growth seperti digitalisasi, transisi energi, dan semikonduktor. Selain itu, ketahanan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi prioritas.
Industri perbankan, terutama bank dengan jaringan internasional seperti HSBC berperan penting dalam mendukung upaya mendorong aliran investasi asing ke dalam negeri. Program baik yang telah dilakukan HSBC yaitu menciptakan konektivitas investor dengan pelaku usaha dalam negeri harus terus dijaga.
“Dengan kondisi (konflik di) Timur Tengah dan Rusia-Ukraina membuat semua (perdagangan internasional) menjadi tidak mudah karena saling terkait. Dan juga ini adalah situasi berbeda saat ini, terutama karena ada disrupsi teknologi, jadi lebih kompleks sehingga perlu bantuan ‘teman’ untuk navigasi ke masa depan. (Teman itu) Seperti HSBC, jadi saya ingin HSBC bisa ada di Indonesia dalam 140 tahun ke depan juga,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Group Chairman of HSBC Holdings plc Mark Tucker, Co-chief Executive Asia Pasific HSBC Surendra Rosha, President Director PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt, dan para Duta Besar negara sahabat. (Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian/ABD)
