Pemerintah tegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa gerakan budaya antikorupsi harus terus digalakkan dan masyarakat harus tahu apa itu korupsi, gratifikasi, serta menjadi bagian untuk mencegah korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus disederhanakan.

Krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat bersamaan juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan.