Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Program Mitigasi Dampak Virus Korona (Covid-19) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Rabu (15/4), melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Belanja modal akan diubah dari single year menjadi multiyear terutama pada alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan kementerian-kementerian yang melakukan belanja modal cukup besar.
Adanya Virus Korona (Covid-19) maka baseline untuk tahun 2020 menjadi berubah sangat pesat, signifikan, bahkan sangat fundamental karena menyebabkan dampak yang luar biasa besar dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.
Kemampuan negara ASEAN Plus Three (APT) dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi menjadi dua isu yang diangkat Presiden Joko Widodo saat berbicara pada KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa, (14/4).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association Southeast Asian Nation ASEAN Khusus Tentang Virus Korona (Covid-19) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/2).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 6 (enam) hal dalam rangka membendung penyebarluasan Virus Korona (Covid-19) saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) melalui Konferensi Video, Selasa (14/4).
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mempercepat penanggulangan wabah Virus Korona (Covid-19).
Dengan mempertimbangkan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan bahwa Gugus Tugas ini belum ada penolakan, tetapi meminta kepada daerah untuk melengkapi persyaratan.
Alat Pelindung Diri (APD) yang telah terdistribusi ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota telah mencapai hampir 700.000 pieces atau tepatnya sekitar 690.000.
