Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan beberapa opsi di antaranya relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebijakan leasing motor untuk ojek online, dan pengoperasian Kartu Prakerja untuk hadapi tekanan ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada semua Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk memangkas rencana belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak prioritas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global dari Virus Korona (Covid-19) melalui daring, Jumat (20/3), dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan stimulus fiskal jilid kedua dengan fokus pada industri manufaktur dan kemudahan ekspor-impor. Stimulus fiskal jilid kedua ini diluncurkan untuk mengatasi dampak negatif wabah Virus Korona yang menyebar di Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, current account deficit (CAD), kinerja fiskal, dan aliran modal.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas terkait perkembangan situasi terkini termasuk perekonomian global sekaligus mendiskusikan beberapa stimulus yang telah dikeluarkan dan persiapan langkah-langkah lanjutan menghadapi wabah Virus Korona.

Dengan pertimbangan bahwa percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya -Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertosusila) dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pada bulan Desember ini, pemerintah akan mengajukan omnibus law kepada DPR, dan bulan Januari lagi juga akan mengajukan lagi omnibus law yang ke-2 kepada DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa kontribusi APBN itu hanya 14 sampai 16% terhadap ekonomi di Indonesia. Artinya, sisanya itu berada di peran sektor swasta. Karena itu, swasta harus diberikan terlebih dahulu kalau ada peluang atau opportunity, ada kesempatan.

Untuk mengevaluasi kinerja perekonomian nasional tahun 2019 dan memproyeksikan peluang dan tantangan perekonomian di tahun 2020, Keasdepan Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Ekonomi 2019 dan Prospek Ekonomi 2020, di Hotel Swiss-Belresort Dago Heritage, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam kondisi lebih baik. Ia menyebutkan, kalau di negara-negara anggota Group 20 (G20), pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ranking yang ketiga.