Berdasarkan pertimbangan bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Momentum ada di bulan Juli, Agustus, dan September untuk meningkatkan belanja Pemerintah di tiap provinsi agar ekonomi dapat kembali pulih.

Pemerintah mulai memberikan bantuan kepada usaha mikro dan kecil untuk modal kerja darurat di masa pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Juni 2020 tetap rendah.

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan dimulainya akitivitas ekonomi pada era New Normal berdampak positif terhadap perekonomian nasional.  

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pertemuan Leaders Interface with Representatives from ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), melalui teleconference di kantornya, Jumat (26/6).

Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. Tautan: (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176124/Inpres_Nomor_5_Tahun_2020.pdf)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyampaikan bahwa biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 diidentifikasikan sebesar Rp677,2 triliun.