Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat memukul bidang kesehatan masyarakat dan ekonomi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemulihan ekonomi karena dampak Covid-19, Jumat (29/5).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap bahwa dengan dilakukannya masyarakat produktif dan aman Covid-19, kegiatan perekonomian akan berangsur pulih dalam protokol baru sampai ditemukan antivirus ataupun vaksin yang bisa diberikan kepada warga.
Pemerintah akan membuat berbagai skenario terkait dengan pertumbuhan bagaimana memperkuat dari segi kesehatan dan juga mulai penyesuaian kegiatan ekonomi terkait kenormalan baru.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS mengumumkan kondisi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi kepada pasar yang diharapkan dengan ini harga bisa ditekan ke bawah.
Pemerintah sedang mempersiapkan exit strategy dari pandemi Covid-19 agar masalah pada bencana kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa neraca pangan sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan dalam kondisi yang aman dan dalam kendali Pemerintah yang cukup baik.
