Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi transformasi bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden, pembangunan yang dilakukan saat ini tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurut Presiden, hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengikuti acara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin, 1 Juni 2020 dengan khidmat, dari kediaman, di Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak untuk selalu bersatu, saling peduli, dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri tercinta ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk meneguhkan keberpihakan kepada masyarakat.