Sekretariat Kabinet melalui Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Telemedicine: Regulasi dan Tantangan Dalam Implementasi,” secara virtual melalui konferensi video, Kamis (24/9) pagi.
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat yang masih beraktivitas dan kerap melupakan protokol kesehatan saat berinteraksi sosial.
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, menyampaikan kepada masyarakat untuk menerapkan 3M dalam keseharian dan lebih baik di rumah saja agar memutus mata rantai pandemi yang harus dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah menteri untuk bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 pada 8+1 provinsi.
Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020, diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, menyampaikan bahwa dari perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, rata-rata kasus aktif di berbagai daerah cenderung mengalami penurunan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan terus bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri di daerah sehingga optimalisasi dari penegakan hukum bisa berjalan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat maupun daerah.
Pemerintah terus menambah tempat isolasi Covid-19 tanpa gejala ataupun yang bergejala ringan maupun ketersediaan tempat tidur dan ICU di rumah sakit rujukan untuk kasus-kasus berat.
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat aktivitas politik di daerahnya yang melibatkan massa.
