Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 agar tetap akuntabel.
Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sesuai data WHO menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar.
Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Bandar Hajjar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas dana emergensi dan rencana dukungan IsDB pada anggotanya dalam menghadapi Covid-19, melalui video conference, Minggu (26/4).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai policy measures atau langkah-langkah kebijakan termasuk cadangan untuk pemberian insentif pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu diperuntukkan khusus memberikan insentif perpajakan bagi 19 subsektor industri manufaktur akan segera direvisi.
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020 tentang Kementerian Keuangan. (Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176098/Perpres_Nomor_57_Tahun_2020.pdf)
Pemerintah berupaya untuk menjaga Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terus bekerja merawat pasien Virus Korona (Covid-19) karena Nakes merupakan garda terdepan penjaga kesehatan masyarakat akan pandemi Covid-19.
International Monetary Fund (IMF) menyampaikan bahwa kemungkinan rebound atau recovery yang akan sangat cepat pada tahun 2021 apabila dilakukan langkah-langkah tepat untuk bisa mencegah pemburukan ekonomi dan mengembalikan atau memulihkan perekonomian di masing-masing negara.
Belanja modal akan diubah dari single year menjadi multiyear terutama pada alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan kementerian-kementerian yang melakukan belanja modal cukup besar.
