Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan untuk Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai situasi emergency kali ini yang akan mengubah langkah-langkah kementerian/lembaga dan daerah untuk mengubah prioritas APBN, sehingga tidak menjadi temuan audit.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan setelah rapat Dewan Gubernur, telah mengumumkan stimulus kebijakan dari BI yang ketiga, setelah pertama pada 19 Februari 2020 dan kedua tanggal 2 Maret 2020.

Peranan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung kesiapan Pemerintah untuk bisa menangani wabah Virus Korona (Covid-19) menjadi sangat penting yang diidentifikasi sebesar Rp62,3 Triliun dapat disiapkan guna menjalankan program prioritas penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan penurunan harga gas kepada industri memberikan konsekuensi yang besar kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga yang diberikan hanya pada perusahaan berkinerja baik.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa situasi dinamika yang berasal di pasar keuangan global saat ini tentu nanti akan menimbulkan aksi reaksi, juga dari sisi policy atau kebijakan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan bahwa diperlukan adanya reformasi di bidang lembaga keuangan non-bank, baik itu asuransi, dana pensiun maupun yang lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya satu, yaitu membangun kepercayaan (trust), baik dari dalam negeri maupun luar.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah insetif perpajakan untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan peranan UMKM, dan bagaimana meningkatkan iklim investasi di dalam rangka meningkatkan penciptaan kesempatan kerja di Indonesia.

Untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (WP), pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, salah satu yang akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan adalah sanksi administratif perpajakan.