Oleh: Oktavio Nugrayasa* Sektor Industri di Indonesia menghadapi pukulan sangat berat akibat dampak mewabahnya pandemi COVID-19. Sebagai penyumbang 20% di PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional, hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 serta menurunnya permintaan atas barang/jasa dari pasar domestik maupun global. Akibatnya neraca keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja pegawai.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap proses pengadaan, pembelian dan distribusi vaksin, serta pelaksanaan vaksinasi/pemberian imunisasi.

Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan vaksin Covid-19 untuk rakyat Indonesia yang terdiri dari bantuan vaksin dari Pemerintah dan program vaksin mandiri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat maupun daerah.

Oleh: Faqih Addien Al-Haq, S.EI[1] Semua kalangan mengamini bahwa kondisi perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam konteks ekonomi makro, kita dapat menghitung kondisi perekonomian nasional […]

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Komite Kebijakan telah menyusun 5 (lima) program yakni Indonesia Aman, Sehat, Berdaya, Tumbuh, dan bekerja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perkembangan 11 komoditas pangan seluruhnya cadangan maupun stoknya relatif terjaga.

Komite Cipta Kerja telah mempersiapkan Program Kartu Prakerja bagi para pencari kerja dan pekerja formal/informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional saat pandemi Virus Korona (Covid-19) dengan memulai pendaftaran secara online mulai minggu kedua April 2020.

Dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional, maka pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.(Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176074/Perpres_Nomor_44_Tahun_2020.PDF)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah pada tahap kedua adalah sektor manufaktur.