Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar, memimpin Rapat Rutin Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh kepala OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Lantai IV, kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/9).
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bahtiar mendapat pesan khusus dalam menjalankan tugasnya di Kepri yakni di antaranya menjaga kesuksesan pemilihan kepala daerah, serta penanganan Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dengan tegas merevisi peraturan KPU serta menerbitkan sanksi bagi para calon kepala daerah yang berencana menggelar acara dengan berpotensi mendatangkan kerumunan.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis, menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi semaksimal mungkin apapun bentuknya.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta semua calon pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedang diuji kepemimpinan untuk menunjukkan pada seluruh masyarakat penerapan protokol kesehatan agar bisa menjaga keselamatan semua.
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat aktivitas politik di daerahnya yang melibatkan massa.
Pemerintah mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 kabupaten/kota.
Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menegaskan pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.
