Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Keuangan ada kurang lebih Rp40-an triliun yang segera bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi atau daya beli masyarakat, baik petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro, dan usaha kecil. Kepala Negara juga mengingatkan kepada Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Dalam Negeri agar mengarahkan semua kepala […]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas bersama Wakil Presiden (Wapres) Kiai Haji Ma’ruf Amin secara daring bersama para menteri terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi membahas masalah percepatan ekonomi dalam menghadapi masalah tekanan wabah Virus Korona (Covid-19).
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, BUMN dan Pemda/Pemerintah Daerah untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar, agar dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas.
Konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia, bahkan negara-negara sahabat mulai menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama serta terlibat dalam pembangunan.
Presiden Jokowi (Jokowi) menyampaikan pentingnya memberikan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen, sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa masih banyak tanah sengketa di Manggarai Barat sehingga perlu diselesaikan oleh Kepala Daerah karena menjadi perhatian bagi investor yang ingin menanamkan modal.
