Karena listrik sangat krusial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari figur berpengalaman sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengemukakan, pemerintah akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak produktif atau kurang produktif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun dan memperkuat ekosistem untuk berkembangnya riset dan berkembangnya inovasi. Mulai dari regulasi, SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, sistem insentif dan sambungannya dengan industri hak cipta hingga anggaran dalam melakukan riset dan inovasi.

Terkait dengan besarnya kontribusi impor bahan baku atau bahan baku penolong pada defisit neraca perdagangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peluang investasi di bidang industri substitusi impor harus dibuka lebar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat sudah bisa dimanfaatkan mulai Januari 2020. Ia juga memerintahkan agar penggunaan Dana Desa mengutamakan program padat karya.

Guna mendukung pelatihan vokasi bagi penerima Kartu Pra Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mengidentifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta, dan Balai Latihan Kerja (BLK)  yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar proyek-proyek infrastruktur, dari proyek besar sampai yang kecil, jangan semua diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak-anak BUMN dan cucu-cucu BUMN. Tapi harus beri ruang pada pengusaha swasta dan pengusaha lokal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat strategis, karena sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tapi juga karena mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.

Presiden Jokowi mengemukakan, terkait dengan program perlindungan sosial, pada APBN tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga, dan juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 15,6 juta keluarga yang disalurkan nanti lewat kartu sembako.