Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin lanjutan pembahasan Rapat Terbatas (ratas) mengenai omnibus law meminta agar naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat selesai dalam minggu ini. Kepala Negara juga menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja.
Pemerintah telah menuntaskan pembahasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Peraturan Presiden (Perpres) mengenai RPJMN ini akan diterbitkan selambat-lambatnya pada 20 Januari 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Ia menyebutkan, ada 6 (enam) sektor industri yang menggunakan 80% volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat, terutama yang berkaitan dengan anggaran-anggaran modal, belanja-belanja modal.
Terkait dengan banyaknya korban banjir dan luas wilayah yang terdampak bencana pada awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian agar benar-benar terjun ke bawah membantu masyarakat yang menjadi korban.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap terkait dengan pelanggaran kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019. Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan.
Pemerintah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyakit-penyakit yang menjadi dampak dari atau wabah yang mungkin terjadi dampak dari banjir yang melanda sejumlah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Menteri untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dengan seluruh pemangku kepentingan.
Karena listrik sangat krusial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari figur berpengalaman sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengemukakan, pemerintah akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak produktif atau kurang produktif.
