Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap terkait dengan pelanggaran kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019. Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan.
Pemerintah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyakit-penyakit yang menjadi dampak dari atau wabah yang mungkin terjadi dampak dari banjir yang melanda sejumlah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Menteri untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dengan seluruh pemangku kepentingan.
Karena listrik sangat krusial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari figur berpengalaman sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengemukakan, pemerintah akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak produktif atau kurang produktif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun dan memperkuat ekosistem untuk berkembangnya riset dan berkembangnya inovasi. Mulai dari regulasi, SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, sistem insentif dan sambungannya dengan industri hak cipta hingga anggaran dalam melakukan riset dan inovasi.
Terkait dengan besarnya kontribusi impor bahan baku atau bahan baku penolong pada defisit neraca perdagangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peluang investasi di bidang industri substitusi impor harus dibuka lebar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat sudah bisa dimanfaatkan mulai Januari 2020. Ia juga memerintahkan agar penggunaan Dana Desa mengutamakan program padat karya.
Guna mendukung pelatihan vokasi bagi penerima Kartu Pra Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mengidentifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.
