Tahun 2020, Pemerintah Rencana Melistriki 433 Desa dan 4.191 Rumah Tangga
Menteri ESDM saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, melalui Konferensi Video, Jumat (3/4). (Foto: Humas/Ibrahim)
Pemerintah memiliki rencana pada tahun 2020 ini mensuplai listrik untuk 433 desa dan juga melistriki 4.191 rumah tangga.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, melalui Konferensi Video, Jumat (3/4).
Lebih lanjut, Menteri ESDM ungkapkan bahwa memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi khususnya listrik merupakan kebutuhan dasar kemudian juga merupakan modal pertumbuhan.
”Negara/pemerintah sesuai undang-undang wajib menjamin ketersediaan energi dan kemudian semua masyarakat perlu dijamin aksesnya terhadap energi dan juga yang pasti harus bisa terjangkau tarifnya,” ujar Menteri ESDM.
Dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM tadi menyampaikan bersama-sama dengan PLN, BUMN, bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia ini berjumlah 83.436.
”Desa yang sudah berlistrik itu berjumlah 83.003, sehingga desa yang belum berlistrik itu masih tersisa 433 desa,” imbuh Arifin.
Daya listrik selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, lanjut Menteri ESDM, kemudian yang tidak disuplai oleh PLN sebanyak 5.515 desa dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun bantuan daripada pemda setempat.
”Kemudian juga kita berupaya 2 tahun lalu kita berupaya untuk bisa melistriki menambah dengan menyediakan sebesar LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) sebesar 3.058. Ini LTSHE ini juga mempunyai waktu pakai yang memang ke depannya harus kita ganti,” kata Menteri ESDM.
Menurut Menteri ESDM, Ia telah memetakan bahwa ada itu desa yang belum berlistrik itu ada di Papua sejumlah 324 desa, kemudian Papua Barat sejumlah 103 desa, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu 5 desa, dan Maluku .
”Kami sudah melakukan mendapatkan data bahwa PLN sudah melakukan pemetaan daripada lokasi-lokasi desa ini. Masih banyak desa-desa terutama di daerah Papua yang memang masih memiliki kesulitan dalam hal keterjangkauan untuk bisa mendapatkan suplai dari grid,” sambung Menteri ESDM.
Untuk itu, Menteri ESDM sampaikan memang harus ada teknologi sendiri untuk bisa mendukung terjaminnya suplai.
”Program yang sama juga kita lakukan di tahun 2021, yaitu adalah antara lain juga untuk bisa menggantikan LTSHE yang memang life time-nya kurang lebih hanya 3 tahun, di tahun 2022 kita tambah demikian,” tambah Menteri ESDM.
Ke depannya, Menteri ESDM menyebutkan bahwa rumah tangga-rumah tangga ini akan disuplai, agar adanya peningkatan konsumsi penyerapan energi listrik untuk rumah tangga-rumah tangga sehingga bisa memiliki dukungan untuk kegiatan industri-industri rumah tangga.
Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik
Pada bagian lain keterangannya, Menteri ESDM sampaikan bahwa sejak tahun 2015 rasio elektrifikasi masih 88,3% sedangkan rasio desa berlistrik itu sudah 96,95%.
”Saat ini di akhir 2020 rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,93%, hampir mendekati rasio desa yang sudah 99,48%,” ujarnya.
Ini, menurut Menteri ESDM, adalah gambaran mengenai suplai pembangkit yang akan mensuplai daerah-daerah belum berlistrik.
”Umumnya kita akan memanfaatkan sumber suplai, sumber-sumber dari energi-energi terbarukan. Voltage-voltage yang berasal dari panel surya. Kemudian juga kita menyediakan stasiun pengisian energi listrik, kemudian kita juga akan mengupayakan pembangkit listrik tenaga pikohidro,” imbuhnya.
Pikohidro ini, menurut Menteri ESDM, lebih kecil daripada mikrohidro, jadi ini dalam skala ratusan kilowatt.
”Kemudian juga ada pembangkit listrik hibrid yang akan menggunakan diesel untuk backup-nya. Kemudian juga memanfaatkan grid-nya PLN,” sambungnya.
Kalau di Papua yang masih dalam program 433 desa tersebut, Menteri ESDM sampaikan di Papua ada 326 desa yang harus dilistriki dan sudah mencoba untuk dipetakan.
”Papua Barat ada 102 desa, ada kurang lebih hampir 4.000 calon pelanggan. Nusa Tenggara Timur ada 5 desa dengan 177 calon pelanggan, kemudian Maluku hanya 1 desa dengan kurang lebih 30 pelanggan,” katanya.
Di bagian akhir keterangannya, Menteri ESDM sampaikan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan sinergi antara anggaran pemerintah, anggaran otonomi khusus Papua, dana infrastruktur, dan Dana Desa untuk bisa mendukung program-program pembangunan program listrik desa ini.
”Program ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah untuk penyaluran energi dengan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan untuk masuk di dalam sistem suplai energi nasional,” pungkas Menteri ESDM. (FID/EN)
