Tantangan Pembangunan Ekonomi Presiden Mendatang

Oleh Alfurkon Setiawan
Dipublikasikan pada 16 Juli 2014
Kategori: Opini
Dibaca: 112.346 Kali

eddy_cahyono_sugiartoPerjalanan  konsolidasi demokrasi di  Indonesia   menunjukkan perkembangan yang   semakin  berkualitas, ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan  Pemilu Presiden (Pilpres)  9 Juli 2014. Pemilu Pilpres kali ini merupakan pemilu yang fenomenal dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi yang mencapai 180 juta warga negara,  baik yang berdomisili di dalam maupun luar negeri.

Sukses Pilpres 2014  ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai negara terkait  praktik demokrasi di Indonesia. Tak Kurang Presiden AS, Barack Obama menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Pilpres Indonesia. Pilpres 2014  dinilai   sebagai hal yang bersejarah.

Ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang  tinggi, kampanye dan partisipasi yang kuat, peran masyarakat madani  yang terus meningkat,  sekaligus menegaskan kuat dan dinamisnya kematangan demokrasi Indonesia.

Kita patut bersyukur,  dengan dukungan berbagai  komponen bangsa Indonesia,  Pilpres 2014  berhasil kita lewati dengan damai, dan tentunya kita juga berharap proses rekapitulasi suara dan penetapan pemenang Pilpres 2014 oleh KPU dapat berjalan dengan lancar,  untuk menetapkan Presiden  dan Wakil Presiden masa bakti 2014-2019.

Terlepas dari siapapun pemenangnya,   sejatinya hasil Pilpres 2014 merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, harapan rakyat akan peningkatan kesejahteraan, utamanya peningkatan pembangunan ekonomi, yang merupakan suatu keniscayaan bagi Presiden terpilih dalam menerjemahkan visi dan misi guna menjawab  tuntutan  peningkatan kesejahteraan rakyat .

Kita berharap pasca penetapan pemenang Pilpres  mendatang,  segenap komponen bangsa yang pernah terbelah dan bersaing pada masa kampanye Pilpres, seyogyanya dapat bersatu padu kembali dalam mendukung suksesnya berbagai agenda pembangunan  ekonomi Presiden mendatang.

Indonesia sejatinya  telah memiliki berbagai modal dasar  untuk menjadi negara maju,  dengan kondisi makro ekonomi yang  semakin kondusif, khususnya dalam 10 tahun terakhir, hal ini ditandai dengan  semakin membaiknya fundamental ekonomi Indonesia, pembangunan dan  pertumbuhan ekonomi terus meningkat  serta terbebasnya Indonesia dari ancaman krisis global yang tengah melanda dunia.

Modal dasar tersebut seyogyanya dapat terus dikembangkan  dan ditingkatkan, sehingga Indonesia dapat memenangkan  persaingan ekonomi kawasan yang semakin ketat,  utamanya jelang   pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Perbaikan tata kelola perlu terus ditingkatkan.

Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019  mendatang  akan dihadapkan pada tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks,  sebagai dampak dari  pemulihan ekonomi global dan  perubahan geopolitik kawasan .

Sebagaimana kita ketahui,  hingga triwulan I  2014, dunia masih dihadapkan dengan perlambatan, Bank Dunia, IMF, ADB  dan beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi dunia tahun 2014 masih relatif tertekan.

Disisi lain pada,  tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean akan  diberlakukan, yang menjadikan persaingan ekonomi kawasan semakin meningkat,  kita tentunya berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar,  sehingga perlu terus ditingkatkan kesiapan dan daya saing,  sebagai kata kunci dalam memenangkan persaingan mendatang.

Untuk setara dengan negara-negara maju di Asia,  setidaknya Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8% dalam kurun 2013-2030, yang dilakukan secara berkesinambungan  demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,  hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden mendatang.

Oleh karena itu,   berbagai langkah perbaikan struktur ekonomi  perlu terus diupayakan, diikuti dengan  tata kelola APBN yang  efektif dan efesien,  dengan terus mengurangi beban subisidi BBM yang terus membengkak setiap tahunnya, tahun 2014 beban tersebut telah mencapai 26,7% dari total APBN    berkisar Rp.333,7 triliun,  disamping  itu,  berbagai belanja lainnya seperti belanja birokrasi  perlu terus dievaluasi  agar tidak menekan ruang gerak fiskal yang membebani APBN. Penyehatan APBN yang dilakukan dengan strategi efektifitas dan efesiensi pembelanjaan juga perlu diikuti dengan fokus meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi potensi penerimaan perpajakan,  dengan membangun sistem dan SDM yang memadai.

Manajemen fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability), dengan terus meningkatkan kesehatan  fiskal  merupakan faktor utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi, mengurangi tekanan terhadap APBN, mengurangi defisit  neraca perdagangan  diyakini    akan memberikan ruang fiskal yang kondusif dalam menjamin pembiayaan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi.

Presiden mendatang juga dihadapkan dengan tantangan untuk terus meningkatkan daya saing Indonesia, agar bisa survive menjadi negara maju dan makmur, terlebih tahun 2015 yang telah diambang pintu, kita sepakat memasuki era pasar bebas ASEAN. Kondisi daya saing Indonesia saat ini masih  belum menggembirakan, menempati  peringkat ke-5 di ASEAN dan peringkat ke-38 di dunia (WEF,2013).

Daya saing Indonesia  perlu terus didorong melalui peningkatan produktivitas, dengan mengembangkan industrialisasi dan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan terciptamultiplier effects ekonomi , dengan dukungan  kelembagaan yang memadai serta sistem logisitik nasional yang andal sehingga produk-produk Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk impor.

Sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja riil tradable  perlu terus direvitalisasi agar memiliki nilai tambah daya saing dan produktivitas  sebagaimana yang diharapkan melalui  sentuhan inovasi teknologi, skala ekonomi dan manajemen sistem rantai suplai,  secara terpadu dari produksi pengolahan dan pemasaran.

Disamping manajemen fiskal dan peningkatan daya saing masalah kemiskinan tampaknya tetap menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden mendatang untuk terus diupayakan pengentasannya,  yang perlu terus  dilakukan  melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja, utamanya dengan fokus pada pengembangan sektor riil  tradable   (pertanian, perikanan, perkebunan dan industri manufacturing serta industri kreatif).

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor riil tradable  sangat diperlukan untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja agar dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas, sekaligus membantu mengatasi   masalah kesenjangan pendapatan yang tercermin dari masih tingginya Koefisien  Gini yakni 0,4,  yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menimbulkan masalah ekonomi, sosial dan politik.

Melihat letak strategis Indonesia diantara Benua Asia dan Australia serta diapit Samudra Pasific dan Samudra Hindia , tampaknya perlu pula dikedepankan pembangunan ekonomi dengan mengarusutamakan sektor kelautan (ocean-based economy), dengan menjadikan kelautan (industri maritim, perikanan, wisata bahari  dan jasa kelautan lainnya) sebagai mainstreampembangunan ekonomi.

Bonus demografi  yang dimiliki Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk  dapat dikonversi   sebagai peluang dengan meningkatkan nilai tambah dan kualitas sumber daya manusia, momentum kelas menengah harus bisa dimanfaatkan untuk bergerak maju menjadi negara berpendapatan tinggi,  agar tidak terjebak dalam middle income trap.

Dengan spirit Indonesia Incoorporated,  Indonesia yang merupakan   sebagai  salah satu dari 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia (G-20)  dan 30% menguasai PDB di ASEAN,  pada masa mendatang diharapkan dapat terus melanjutkan pembangunan ekonomi   yang semakin maju, berdaya saing merata dan berkeadilan.  Semoga

Oleh : Eddy Cahyono*)

*) Penulis Adalah Asisten Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Opini Terbaru