Target Selesai Tahun Ini, Kementerian PUPR Kebut Pembangunan PLBN Papua Papua Nugini
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Diharapkan pada akhir tahun ini, pembangunan PLBN itu bisa diselesaikan.
Pembangunan PLBN ini (Skouw) sudah dimulai sejak 18 Desember 2015 serta progres fisik telah mencapai 10,23 persen dan diharapkan pada Desember 2016 akan selesai, kata Dirjen Cipta Karya, Andreas Suhono, usai mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan groundbreaking pembangunan PLBN tersebut, Selasa (29/3).
Acara groundbreaking Pos Lintas Batas Negara RI-Papua New Guinea (PNG) tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Tampak adir juga dalam acara tersebut antara lain Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Sutiyoso, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano, Kepala Staff Umum (Kasum) TNI Laksdya Didit Herdiawan, dan perwakilan dari Pemda setempat.
Harus Lebih Baik
Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya mengatakan, pekerjaan yang ada di perbatasan harus lebih baik, tidak hanya di Papua saja semua yang ada di perbatasan manapun harus baik. “Ini sebagaimana apa yang dipesankan Presiden Joko Widodo harus baik, tegasnya.
Luhut menilai, pembangunan infrastruktur di Indonesia sekarang ini sudah sangat baik. Untuk itu, ia mengapresiasi kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur. Saya beri nilai A untuk Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur,” ujarnya.
Percepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu serta sarana prasarana penunjang yang ada di kawasan perbatasan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015.
Menurut Andreas, sarana prasarana penunjang lainnya seperti pasar, sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan pemukiman di wilayah sekitar perbatasan juga dibangun dengan tujuan agar masyarakat sekitar bisa meningkatkan perekonomiannya.
Andreas menyampaikan bahwa siteplan tujuh PLBN tersebut telah selesai disusun dan telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) pada 18 Juni 2015 lalu. Tujuh PLBN tersebut terdiri dari tiga PLBN di Pulau Timor yaitu PLBN Motaain, Motamasin dan Wini. Kemudian di tiga PLBN di Pulau Kalimantan yakni PLBN Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan satu PLBN lainnya di Pulau Papua yakni PLBN Skouw.
PLBN Skouw akan dibangun di atas lahan seluas 10,7 hektar oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 165,994 miliar. Pembangunan PLBN Skouw akan dibagi menjadi tiga zona yaitu Zona Inti, Zona Sub Inti dan Zona Pendukung.
Luas bangunan di Zona Inti mencapai 7.619 meter persegi yang terdiri dari bangunan utama PLBN, klinik, gudang sita, bangunan jembatan timbang, check point, bangunan utilitas, koridor pejalan kaki, bangunan x-ray mobil pengangkut barang dan bangunan pelayanan terpadu kedatangan mobil kargo.
Sementara bangunan pada Zona Sub Inti luasnya 1.193 meter persegi yang terdiri dari bangunan wisma Indonesia, mess karyawan, dan gedung serba guna. Kemudian bangunan di Zona Pendukung luasnya 1.300 meter persegi yang terdiri dari restoran, ATM, masjid, gereja, pos polisi dan lainnya.
Adapun desain PLBN Terpadu Skouw di Papua menggunakan desain bangunan Rumah Tangfa. Rumah Tangfa merupakan ciri rumah pesisir di daerah Skouw. Rumah tersebut memiliki atap dengan bentukan perisai dan memiliki dua ruang panjang untuk masyarakat berkumpul, sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai sirkulasi. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/ES)
