Tebusan Sudah Capai Rp 19,4 Triliun, Seskab: Awalnya Memang Pesimis Pada Tax Amnesty

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 15 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 46.964 Kali
Seskab menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara Suryo Utomo dalam acara Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Lembaga Kepresidenan, yang diselenggarakan di aula lantai 1 Gedung III Kemensetneg, Kamis (15/9) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Seskab menyerahkan kenang-kenangan kepada pembicara Suryo Utomo dalam acara Sosialisasi Amnesti Pajak di aula lantai 1 Gedung III Kemensetneg, Kamis (15/9) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Berdasarkan data dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, hingga Kamis (14/9) kemarin, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, jumlah kekayaan yang sudah di-declare para wajib pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini telah menembus angka Rp500 triliun, sementara nilai tebusan sudah mencapai Rp19,4 triliun.

“Kalau awal-awalnya ada pesimisme, sekarang ini saya melihat, saya mendengarkan setiap saya ketemu dengan pelaku dunia usaha, saya tanya sama mereka, menggunakan enggak, memanfaatkan enggak tax amnesty ini. Mereka semua menyatakan, bahwa akan memanfaatkan ini. Sebab kalau tidak, ini tidak akan datang lagi,” kata Pramono pada acara Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang diselenggarakan di aula lantai 1 Gedung III Kemensetneg, Kamis (15/9) pagi.

Dengan demikian, lanjut Seskab, angka Rp165 triliun yang menjadi target pemerintah sebagaimana tertuang dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 menjadi semacam benchmark kita. Tetapi Seskab menegaskan, bagi pemerintah terutama Presiden yang memimpin langsung sosialisasi tax amnesty di beberapa kota, yang paling utama adalah tax base-nya itu pasti akan menjadi semakin luas.

Yang kedua, menurut Seskab, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak  sekarang meningkat luar biasa. Orang mulai mempunyai kesadaran.

Namun Seskab menegaskan, bahwa tax amnesty ini adalah hak, bukan kewajiban. Ia menjelaskan, sebenarnya esensi dasar dari tax amnesty ini bukan menyasar yang kecil-kecil, karena yang diutamakan dalam tax amnesty ini adalah orang-orang, para pelaku besar, yang memarkir dananya di luar supaya mereka menggunakan ini, baik deklarasi maupun repatriasi.

“Saya melihat dari angka yang sekarang ini kurang lebih Rp500 triliun, sebagian besar adalah dari dunia usaha, karena memang merekalah yang mempunyai modal yang cukup besar atau uang yang cukup besar,” papar Pramono.

Dunia Mengapresiasi
Sebelumnya Seskab Pramono Anung mengemukakan, saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hangzhou, RRT, dan KTT ASEAN, di Vientiane, Laos, awal bulan September ini, dirinya menyaksikan hampir semua negara memberikan pujian atas reformasi yang kita lakukan.

“Bahkan, secara khusus Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas perubahan kebijakan, sampai dengan 13 kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah,” jelas Pramono.

Seskab menilai hal itu menunjukkan sinyal yang positif sebenarnya bagi dunia, bahwa negara lain memberikan perhatian secara khusus terhadap hal tersebut. Bahkan di KTT Laos, Presiden Obama juga menyampaikan kurang lebih apresiasi terhadap reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang kebijakan ekonomi.

Dalam ekonomi yang melambat sekarang ini, menurut Seskab, Indonesia dianggap masih memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Di G20 kita nomor 3 setelah Tiongkok dan India. “Kita itu kalau di luar negeri dipuja-puji pertumbuhan ekonomi bagus, konsolidasi politiknya berjalan dengan baik, tetapi di dalam negeri begitu pulang buka sosial media, waduh, kaya negara ini mau runtuh kadang-kadang,” ujarnya.

Padahal, lanjut Seskab, kita ini katakanlah secara politik, ekonomi, demokrasi, sosial, budaya, hampir semuanya terkonsolidasi dengan baik. Yang dulu diperkirakan ini akan begini ternyata misalnya pilkada serempak, alhamdulillah berjalan dengan baik.

Menurut Seskab, dunia melihat Indonesia itu sudah potret demokrasi yang dewasa. Ia mengemukakan, tidak ada demokrasi di dunia ini seperti di Indonesia, semuanya pemilihan sampai kepala desa pun pemilihan.

“Amerika yang sudah 200 tahun sebenarnya tidak seliberal kita menerapkan demokrasi. Semuanya pemilihan, DPR, DPRD, DPRD tingkat II, DPD, bupati, wali kota, gubernur, semuanya rakyat langsung memilih sekarang ini. Ternyata alhamdulillah tidak ada sesuatu yang kemudian membuat robek atau luka negara kesatuan kita. Kita masih sangat solid, dunia sangat mengakui, dan kita sekarang ini menjadi negara dengan priority investasi yang cukup tinggi,” terang Pramono. (FID/ES)

 

Berita Terbaru