Tegaskan Akan Gebuk Komunis, Presiden Jokowi: Saat PKI Dibubarkan Umur Saya Baru 3 Tahun
Presiden Jokowi saat berbicara di Acara Kajian Ramadan 1438 H PW Muhammadiyah Jawa Timur, Sabtu (3/6). (Foto: Humas/Deni).
Dalam kesempatan berbicara pada acara Kajian Ramadan 1438 Hijriyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah dugaan kebangkitan komunisme.
Presiden mempertanyakan isu-isu bahwa PKI bangkit dan juga komunis bangkit.
“Di mana? Karena jelas, sudah jelas di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia,” tegasnya.
Kalau ada, Presiden minta ditunjukkan. “Tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk detik itu juga. Payung hukumnya jelas kok, sudah dilarang kok,” ucapnya.
Presiden Jokowi juga menolak tudingan seolah-olah dirinya melindungi oknum PKI, dan mengaitkan dirinya dengan PKI.
“Pada saat PKI dibubarkan umur saya baru 3 (tiga) tahun. Karena enggak logis, ditarik orang tua saya,” ungkap Presiden.
Ia menjelaskan, sekarang gampang mengeceknya. PP Muhammadiyah juga punya, di Solo ada. “Dicek saja orang tua kita, Bapak/Ibu kita tinggal di mana, tinggal di kampung mana, tinggal di desa mana. Kakek-nenek juga bisa dicek di desa mana, di kampung mana. Sangat mudah sekali dalam era keterbukaan seperti ini,” tuturnya.
Presiden Jokowi mengaku, sebetulnya dirinya juga malas menanggapi, namun sekarang saat ada kesempatan dirinya menyampaikan hal tersebut.
“Karena ini kan forum besar. Sangat mudah sekali. Jadi kalau masih ada orang yang entah bermain kata-kata, entah menduga-duga, ngeceknya sangat mudah sekali,” kata Presiden.
Terkait berita-berita di media sosial, Kepala Negara mengingatkan, semua orang bisa membuat berita. “Sekarang ini kan berita yang tidak terverifikasi gampang sekali dibuat,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Gubernur Jatim Soekarwo, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin. (GUN/DNS/ES)
