Tegaskan Efisiensi, Presiden Jokowi Minta Pimpinan K/L Coret Anggaran Yang Tidak Masuk Akal

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 3 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 28.162 Kali
Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Draf Nota Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta (3/8). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi memimpin sidang membahas Draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 di Kantor Presiden, Jakarta (3/8). (Foto: Humas/Jay)

Saat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dalam hal kebijakan belanja kementerian/lembaga (K/L) betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas.

“Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangun infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat,” kata Presiden menekankan.

Untuk itu, Presiden meminta agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program.

Presiden juga menegaskan, bahwa pemerintah memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional, karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang.

“Ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN agar belanja-belanja modal yang lebih diprioritaskan,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memerintahkan pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat disiplin melaksanakan penghematan belanja.

“Saya sudah peringatkan ini berkali-kali coba dilihat satu persatu dilihat secara detil sampai satuan tiga, hal-hal yang tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika,” pinta Presiden.

Sementara untuk urusan DAK (Dana Alokasi Khusus), Presiden menegaskan, semuanya harus detil harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang berkaitan dengan DAK penugasan.

Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FID/AGG/ES)

Berita Terbaru