Tekan Kesenjangan, Pemerintah Akan Bagikan Lahan Tidak Produktif Kepada Rakyat
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2) pagi. (Foto: OJI/Humas)
Guna menekan rasio kesenjangan yang semakin lebar, pemerintah sebentar lagi akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, yang menyangkut tiga hal. Ketiga hal itu adalah reforma agraria dan redistribusi aset, pemberian akses permodalan, dan vocasional training.
Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat dalam bentuk konsesi-konsesi kecil kepada rakyat, kepada koperasi, kepada tanah-tanah adat, sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik, dan menjadi sebuah property right bagi rakyat dalam rangka bisa mengakses ke akses-akses permodalan, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/2) pagi.
Selanjutnya, pada tahapan kedua, menurut Presiden Jokowi, setelah redistribusi aset dan reforma agraria, pemerintah akan masuk pada akses permodalan.
Dan yang ketiga, nantinya akan kita garap habis masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu vocasional training, training-training kejuruan dan sekolah kejuruan, ungkap Presiden.
Presiden meyakini, kalau ini kita konsisten melakukan, maka Indonesia, 100 tahun setelah merdeka, pada tahun 2045, penduduk kita nanti kurang lebih 309 juta akan memiliki pendapatan kotor atau Product Domestic Brutto (PDB) sebesar 9,1 triliun dollar AS, atau 10 kali lipat dari yang sekarang.
Pada saat itulah, Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini, kita akan memasuki abad emas, karena kita akan masuk kapada 5 besar ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita kurang lebih 29 ribu dollar AS. Tetapi, dengan catatan, kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 %, ujar Presiden Jokowi.
Itulah, lanjut Presiden, yang akan terus dikerjakan pemerintah, dan diharapkan apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan ini, benar-benar akan diteruskan.
3 Kali Lebih Baik
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa pada 1,5 bulan yang lalu, saat dirinya hadir di ulang tahun Partai Hanura yang ke-10, dirinya pernah bercerita mengenai perubahan yang terjadi di perbatasan di Entikong (Kalbar, red).
Saya sampaikan saat itu, dulunya kalau kita lihat di perbatasan di sebelah sana, kalau dibandingkan dengan kantor kita yang seperti kandang, sekarang ini sudah berubah total. Saya kira 3 kali lebih baik dari yang berada di sebelah kita, negara tetangga kita. Nah itu gambarnya. Yang di Motaain juga sama. Dulu kantornya seperti kantor kelurahan, yang sekarang saya kira bisa dilihat gambarnya, kata Presiden sembari menunjukkan gambar pos perbatasan Entikong di layar televisi.
Presiden Jokowi menegaskan, itulah yang akan terus dilakukan. Baik pembenahan atau pembangunan bandara, pembangunan jalan-jalan, trans Kalimantan, trans Papua, jalan tol di Lampung menuju ke Aceh, terus akan dilakukan, agar ekonomi kita semakin baik dan rakyat semakin sejahtera.
Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura itu juga dihadiri oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP, Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua DPR selaku Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua MPR RI selaku Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Keta Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar. (RMI/OJI/ES)
